Kemenkumham Jateng Akui Nusakambangan Belum Bisa Tampung Napi Koruptor
Lapas Nusakambangan. ANTARA FOTO/Idhad Zakaria
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Cilacap, IDN Times - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah menyatakan Pulau Nusakambangan di Kabupaten Cilacap, selama ini baru memiliki lima lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus bagi narapidana bandar-bandar narkotika dan terpidana kasus terorisme. Kelima lapas yang dimaksud antara lain, Lapas Pasir Putih, Lapas Permisan, Lapas Batu, Lapas Besi dan Lapas Kembang Kuning.
1. Kapasitas lapas Nusakambangan sudah overload
Ilustrasi narapidana. (IDN Times/Sukma Shakti)Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kemenkumham Jateng, Marasidin Siregar mengatakan kondisi lapas yang ada di Nusakambangan saat ini terbilang sudah overload.
Di beberapa lapas seperti Pasir Putih dan Besi maupun Lapas Batu, pihaknya menerapkan sistem penjagaan super maximum security dengan pola pengamanan one cell one man.
"Dengan melihat kapasitasnya yang sudah penuh ditambah lagi belum ada pengurangan jumlah penghuninya, maka saya rasa tidak mungkin kalau narapidana kasus korupsi bisa ditampung di Nusakambangan. Sudah tidak ada tempatnya lagi," kata Marasidin saat berbincang dengan IDN Times, Jumat (28/6).
Hal ini untuk menjawab desakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memindahkan Setya Novanto ke Nusakambangan pasca yang bersangkutan tepergok plesiran keluar Lapas Gunung Sindur, Bogor.
2. Kadivpas tunggu sinyal dari Menkumham
ANTARA FOTO/Idhad ZakariaMarasidin menyatakan penempatan narapidana kasus tindak pidana korupsi merupakan kewenangan dari pihak Kemenkumham RI. Pihaknya sebatas menunggu aba-aba dari Menkumham Yassona Laoly terkait pembangunan lapas khusus koruptor.
3. Belum terpikir untuk menambah jumlah lapas
IDN Times/Fitria MadiaIa mengklaim membangun sebuah lapas juga tidak bisa serta-merta dapat dilakukan dalam waktu dekat. Marasidin menyatakan sampai saat ini pihaknya belum terpikirkan untuk mengusulkan pembuatan lapas khusus narapidana korupsi.
"Karena kan kita tahu di NK (Nusakambangan) memang enggak ada lapas buat koruptor. Yang ada cuma lapas khusus terpidana narkotika dan terorisme. Itu pun sistem huniannya one man one sel. Satu orang menghuni di satu lapas. Kita beri penjagaan super maximum security dengan menempatkan beberapa petugas sekaligus ditambah pengawasan lewat CCTV," ungkapnya.
Baca Juga: Uang Makan Napi Membengkak, Kemenkumham Minta Tambah Anggaran
