Unjuk Rasa BEM Kota Semarang, Mahasiswa: Jokowi Bangun Dinasti Politik
Ratusan Massa BEM kampus menggeruduk kantor Gubernur Jateng untuk mendesak pemerintah perluas kebebasan berpendapat. (IDN Times/Fariz Fardianto)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Memasuki masa tenang, sejumlah massa gabungan BEM kampus Kota Semarang menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Senin (12/2/2024).
Baca Juga: Sejumlah Pihak Remehkan Jokowi, Prabowo: Jokowi Sosok Pekerja Keras
1. Orba telah mati tapi Jokowi bangun dinasti politik
Massa BEM kampus se-Kota Semarang memasang spanduk di aspal bertuliskan pemilu rak pemilu tetep kerjo. (IDN Times/Fariz Fardianto)Datang dengan memakai seragam almamater dari UIN Walisongo, Unnes, Undip dan kampus lainnya, sejumlah BEM kampus juga memenenteng spanduk besar sembari mengibarkan simbol-simbol HMI.
Mereka menyebut adanya perhelatan Pemilu 2024 telah membentuk karakter Presiden Jokowi dengan membangun dinasti politik.
"Era Pemilu yang sekarang, Orde Baru telah mati. Tetapi Jokowi membangun dinasti politiknya," teriak Akmal Sajid, yang menjadi koordinator aksi di depan kantor Gubernur Jateng.
2. Jokowi ciderai demokrasi
Kelompok massa BEM kampus merangsek ke pagar untuk masuk kantor Gubernur Jateng. (IDN Times/Fariz Fardianto)Ia pun dengan tegas mengecam tindakan Presiden Jokowi yang memilih memberi dukungannya kepada salah satu capres. Hal itu dibuktikan dengan pernyataan terbuka Jokowi ketika berada di Bandara Halim Perdanakusuma beberapa waktu lalu.
Editor’s picks
Lebih lanjut, ia menuding sikap Jokowi telah mencederai proses demokrasi yang terbangun di Indonesia.
"Ketika sudah tidak menjabat kembali lalu mengeluarkan statement bahwasanya presiden boleh kampanye Pemilu 2024 disitu ada ruang-ruang yang mencederai demokrasi," tuturnya.
3. Masa tenang tapi warga tidak merasa tenang
Para personel Sabhara dari Polrestabes Semarang bersiaga penuh. (IDN Times/Fariz Fardianto (Aksi demontrasi kali ini juga ditempuh karena ia melihat masyarakat belum merasa tenang lantaran kebebasan berpendapat masih terus dikekang. Negara, katanya belum hadir memberikan ruang kebebasan bagi warganya untuk berpendapat secara luas.
Justru yang terjadi selama ini banyak masyarakat lapisan bawah yang terkena kriminalisasi. Seperti warga Desa Wadas Purworejo dan petani Desa Pakel Banyuwangi Jatim yang dijatuhi hukuman penjara. Situasinya tambah runyam ketika seorang aktivis di Karimunjawa Jepara ditangkap saat sedang memperjuangkan hak-hak para nelayan.
"Kebebasan pendapat belum sebebasnya walaupun ada bukti nyata kita sudah diberikan ruang berpendapat tapi belum semua hadir di lini masyarakat. Buktinya ada di masyarakat petani Pakel dikriminilasisasi. Kemudian ada tiga warga di Wadas yang masih melawan lalu ada aktivis yang ditangkap di Karimunjawa. Makanya dengan bertepatan momen hari tenang Pemilu menandakan banyak masyarakat diluar sana yang masih belum tenang," cetusnya.
Oleh karena itulah, adanya langkah pemakzulan terhadap Presiden Jokowi menjadi tuntunan utama yang disuarakan pihaknya. Terdapat 15 lembaga kampus dan ekstra kampus yang bergabung dalam aksi demontrasi di kantor Gubernur Jateng.
Terpantau sejumlah aparat kepolisian memasang kawat berduri untuk membendung kerumunan massa. Polisi juga mengerahkan unit Sabhara dan memasang sebuah truk barakuda sebagai alat menghalau massa BEM kampus.
Baca Juga: Bawaslu Semarang Siapkan Patroli Pengawasan di Masa Tenang Pemilu 2024
