Semarang, IDN Times - Tak kurang 209.105 warga Jawa Tengah memperoleh jatah penyaluran BLT Dana Desa (BLTDD) sebesar Rp7,52 miliar.
Penyaluran BLT Dana Desa yang dimulai Januari sampai Juni 2024 kemarin telah terealisasi sebesar 9,46 persen dari total pagu anggaran yang disiapkan Pemprov Jawa Tengah.
Kabid Administrasi Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pencatatan Sipil (Dispermadescapil) Jateng, Didik Hariyadi mengungkapkan setiap penerima manfaat BLT Dana Desa mendapatkan jatah Rp300 ribu.
Mereka yang berhak mendapat BLT Dana Desa ialah warga yang masuk dalam lingkaran kemiskinan ekstrem.
"Untuk data penyaluran per Juni kemarin sudah ada yang dialokasikan 7,52 miliar atau serapannya sekitar 9,46 persen dari total pagu anggaran BLT Dana Desa. Kemudian jumlah penerima manfaatnya sampai akhir Juni tercatat 209.105 jiwa. Mereka sebarannya ada di 7.809 desa," ungkap Didik kepada IDN Times, Jumat (12/7/2024).
Penyaluran BLT Dana Desa, lanjutnya tahapannya dari Pemprov kemudian diturunkan ke tiap Kantor Permades kabupaten/kota untuk selanjutnya disalurkan melalui pemerintah desa (Pemdes).
Ia menjelaskan setiap Pemdes dibebankan kewajiban mengalokasikan maksimal 25 persen dari total dana desa untuk dijadikan BLT Dana Desa. Sebagai contoh alokasi BLT Dana Desa bisa senilai Rp250 juta dengan jumlah keseluruhan dana desa sebanyak Rp1 miliar.
"Ini program baru di Jawa Tengah. Yang mana mulai tahun ini minimal penyaluran 0 rupiah dan maksimalnya 25 persen dari dana desa. Kalau ada sumber dana desanya Rp1 miliar maka yang digunakan untuk BLT ya Rp250 juta," bebernya.
Dari jumlah 7.809 desa yang menerima BLT Dana Desa, wilayah paling banyak serapannya yaitu Kabupaten Klaten dan Kabupaten Pati. Hal ini terjadi karena cakupan wilayah dua kabupaten itu sangat luas dengan jumlah penerima manfaat yang banyak.
Akan tetapi ada juga satu desa di Pemalang yang tidak memperoljatah BLT Dana Desa karena faktor adanya pengembangan wilayah.
"Kucuran BLT Dana Desa terbesar ya otomatis di Kabupaten Klaten sama Pati. Soalnya di sana populasi per desanya juga banyak. Dan masih ada desa baru yang belum terima BLT itu di Pemalang karena ada persoalan pemekaran wilayah," akunya.
Lebih jauh, ia menuturkan pemberian BLT Dana Desa dimaksudkan guna meringankan beban warga desa yang masuk kategori miskin ekstrem. Pihaknya mengaku data warga yang miskin ekstrem ditentuka dari DTKS dan pendataan yang dikerjakan petugas PKH.
Ia menambahkan bahwa pemberian BLT Dana Desa harus melalui hasil musyawarah desa (musdes) untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kemensos.
"Ini juga untuk meningkatkan pendapatan warga desa. Karena versinya Kemensos harus ada jaminan hidup. Kemudian warga yang dapat BLT Dana Desa ngambil uangnya di tiap balai desa. Atau nanti juga bisa diantar ke rumah masing-masing," bebernya.
Menurut Didik setiap penerima manfaat diperbolehkan memakai BLT Dana Desa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Mulai boleh digunakan membeli beras, membeli stok sembako dan kebutuhan lain sepanjang tidak melanggar norma-norma dan tindak pidana.
"Nah, kalau acuannya untuk meningkatkan taraf hidup warga desa, maka harus digunakan yang semestinya. Bisa untuk penopang perekonomian keluarga, untuk beli beras. Sepanjang itu melanggar ketertiban umum atau melanggar tindak pidana. Tentu kami mewanti-wanti jangan dipakai untuk perjudian atau judi online," tegasnya.
Dalam tahapan penyaluran di tiap desa, pihaknya memantau kendala yang kerap dihadapi biasanya telatnya menetapkan APBDes. Alhasil desa juga tidak bisa melakukan kegiatan pencairan dana.
Untuk periode waktu beberapa bulan mendatang, pihaknya berharap setiap warga desa turut terlihat aktif mengawasi jalannya pencairan BLT Dana Desa. Menurutnya pengawasan penting dilakukan agar penyaluran bantuan tepat guna dan tepat sasaran.
"Harapannya bagi masyarakat, fungsi pengawasannya harus dikerjakan. Termasuk realisi kegiatan di lapangan. Jangan hanya terserah kadesnya. Karena dana desa memang dibutuhkan untuk masyarakat," tandasnya.