4 Sekolah Rakyat Beroperasi Akhir September, Termasuk di BLK Majapahit
- Empat Sekolah Rakyat dioperasikan akhir September 2025 di Kota Semarang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen, dan Kota Surakarta.
- Sekolah Rakyat Kota Semarang menempati lahan belakang Gedung BLK Majapahit Pedurungan dengan kapasitas dua rombel SD dan dua rombel SMA.
- Pemkab Pemalang rencananya akan menggunakan bangunan bekas pabrik gula untuk Sekolah Rakyat, dengan pembiayaan dari anggaran Kemensos.
Semarang, IDN Times - Empat Sekolah Rakyat akan dioperasikan 30 September 2025 nanti di dua kabupaten dan satu kota. Dinas Sosial Jawa Tengah menyatakan keempat Sekolah Rakyat yang dimaksud lokasinya di Kota Semarang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen dan Kota Surakarta.
1. Empat Sekolah Rakyat diluncurkan akhir bulan ini
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehabsos) Dinsos Jawa Tengah, Isriadi Widodo mengatakan secara keseluruhan Sekolah Rakyat sudah dioperasikan di lima sentra Kemensos di Gedung Suharso Kota Surakarta, Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, Baturraden Banyumas, Kabupaten Pati.
"Kemudian ditambah lagi ada empat SR di Kabupaten Blora, Kabupaten Magelang, Banjarnegara dan Wonosobo. Itu yang rintisan pakai bangunan yang sudah ada. Ketambahan lagi ini ada di Kota Semarang, Jepara, Kota Surakarta, Kebumen yang jadwalkan launching 30 September. Kesiapan acaranya menunggu info Kemensos," ujarnya saat dikontak IDN Times, Rabu (24/9/2025).
2. Sekolah Rakyat Kota Semarang nyempil di belakang BLK Majapahit
Di Kota Semarang, Sekolah Rakyat dipastikan menempati lahan belakang Gedung BLK Majapahit Pedurungan. Ia mengaku kapasitas Sekolah Rakyat Kota Semarang ada dua rombel SD dan dua rombel SMA dengan total siswa sebanyak 100 orang.
"Di Kota Semarang letaknya di tanah belakang BLK Majapahit, ndak begitu luas karena kami dapatnya hanya nyempil sebagian sisi belakangnya BLK. Tapi kami usahakan ada ruang guru dan siswa. Jumlah siswa 100 anak untuk dua rombel SD dan dua rombel SMA," tuturnya.
Selain Semarang, Sekolah Rakyat di Jepara dan Kebumen, menurutnya juga siap beroperasi. Hanya saja untuk Sekolah Rakyat Kota Surakarta jumlah siswanya belum memenuhi kuota. "Surakarta jumlah siswanya belum terpenuhi. Kalau Semarang, Kebumen, Jepara sudah beres," tambahnya.
3. Pemkab Pemalang rencananya pakai bangunan bekas pabrik gula untuk Sekolah Rakyat
Mengenai kesiapan Sekolah Rakyat Kabupaten Pemalang yang dikabarkan menggunakan bekas pabrik gula, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemkab Pemalang. Sebab, penyiapan Sekolah Rakyat memang diarahkan kepada tiap kabupaten/kota untuk berjuang mengupayakan dengan maksimal.
"Pemprov tidak ada kewenangan untuk mendorong. Ini semua inisiasi Pemkab maka masing-masing daerah yang berjuang mendirikan Sekolah Rakyat. Makanya yang di Pemalang penentuan lokasinya diserahkan kepada bupatinya. Contohnya ada lagi tanah milik Pemprov yang sedianya dipakai untuk Sekolah Rakyat di kabupaten, tapi mekanismenya tidak bisa dijalankan," akunya.
Disinggung hambatan yang selama ini muncul di tiap kabupaten/kota, pihaknya mengakui pola komunikasi selama ini sering deadlock lantaran persiapannya serba mendadak.
Untuk pembiayaan katering dan operasional gedung Sekolah Rakyat juga memakai pola rembes dari anggaran yang dialokasikan dari Kemensos. Sedangkan untuk biaya pembelian alat tulis dan sejenisnya diserahkan kepada pihak ketiga yang terhubung langsung dengan ditjen terkait di Kemensos.
"Kami kapasitasnya sebatas membantu kalau ada hambatan dan kendala. Karena komunikasinya kadang deadlock (antara Kemensos dengan kabupaten/kota)," tandasnya.
