Semarang, IDN Times - Alokasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Jawa Tengah tahun anggaran 2025/2026 mengalami defisit karena terpengaruh keterbatasan ruang fiskal yang terjadi saat ini.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Tengah, Dwianto Priyonugroho mengungkapkan dengan kondisi tekanan fiskal ditambah ketidakpastian global yang ada sekarang, memang membuat pihaknya perlu mengatur porsi belanja yang bersumber dari APBD.
"Jadi secara struktur itu bukan defisit riil. Tetapi defisit yang memang secara struktur pengeluaran keuangan itu menyebabkan adanya defisit," ujar Dwianto kepada wartawan, Rabu (15/7/2026).
Ia berkata secara postur anggaran, APBD Jawa Tengah terdiri dari tiga komponen. Antara lain postur pendapatan, belanja dan pembiayaan. Untuk postur pembiayaan juga mencakup dua bagian. Yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Lebih lanjut, ia menekankan untuk memperkecil defisit anggaran, pihaknya perlu menentukan kegiatan belanja secara terperinci. Terutama memprioritaskan program sesuai kebutuhan masyarakat.
"Utamanya untuk pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, jalan, itu yang menjadi prioritas utama bagi Pemprov," urainya.
Oleh karenanya, pihaknya sedang mengajak seluruh elemen terlibat aktif mengawal kebutuhan dasar bagi masyarakat. Kemudian masyarakat juga didorong mengawasi kerja-kerja program yang dijalankan pemerintah.
"Bagaimana kegiatan itu bisa dilaksanakan secara efektif dan optimal hasilnya, begitu," jelasnya.
Untuk kegiatan belanja anggaran yang menimbulkan defisit pada postur APBD, pihaknya memperkirakan berasal dari belanja operasi, belanja modal, belanja transfer serta belanja tidak terduga.