Baru 26 Pemkab di Jateng Lengkapi Syarat LP2B, 9 Wilayah Berproses

Mengenai penanganan sampah, katanya pihaknya memperoleh informasi bahwa empat kabupaten telah menyiapkan sistem refused derived fuel (RDF) yang terkoneksi dengan kebutuhan bahan baku pabrik semen. 

Sehingga nantinya pengelolaan sampah dengan mengubah partikel menjadi sumber energi listrik. 

"Untuk sistem RDF sudah ada empat karesidenan. Antara lain Semarang-Kendal, Eks Pekalongan mencakup Batang, Pemalang, Pekalongan dan Kota Pekalongan, Eks Magelang kemudian Kota Tegal dan Brebes. Mereka inilah yang akan gunakan pola rayonisasi pengelolaan RDF," paparnya. 

Diluar itu, pihaknya memetakan 210 desa mandiri sampah untuk menggencarkan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. 

Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Didik Mulyanto mengakui, sejumlah kota mengalami kendala dalam memenuhi target tersebut. Persoalan itu akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pemerintah pusat.

“Beberapa kota memang mengalami kesulitan memenuhi target 87 persen. Kami akan mencoba mendorong agar kebijakannya segera disiapkan,” kata Didik.

Ia menambahkan, persoalan LP2B, kepastian hukum lahan, serta usulan insentif bagi daerah dan petani akan dibawa ke kementerian terkait.

Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup, Hanifah Dwi Nirwana mengatakan, pemerintah daerah tidak perlu terpaku pada satu teknologi dalam mengolah sampah. Menurutnya, pemilihan teknologi harus disesuaikan dengan karakteristik sampah, kemampuan fiskal daerah, kesiapan fasilitas, serta ketersediaan offtaker.

Ia juga meminta setiap kabupaten/kota segera menyusun roadmap pengelolaan sampah agar pembangunan fasilitas sesuai kebutuhan daerah.

“Jangan sampai fasilitas yang dibangun tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan akhirnya mangkrak,” tegasnya.