BBM Non Subsidi Naik 100 Persen, Organda Semarang Tagih Janji Prabowo
Semarang, IDN Times - Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Kota Semarang menagih janji Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan janji kampanye saat Pilpres 2025 terutama menggratiskan biaya transportasi umum.
Janji Prabowo tersebut ditagih menyusul adanya keputusan Kementerian ESDM yang memilih menaikan harga BBM non subsidi jenis Pertamax Dex dan Dexlite hingga 100 persen dari harga sebelumnya.
Ketua Organda Kota Semarang Bambang Pranoto Purnomo mengungkapkan naiknya harga BBM non subsidi justru membuka peluang aksi penyimpangan penggunaan BBM subsidi.
Aksi penyimpangan yang dimaksud Bambang berpotensi dilakukan para pemilik mobil mewah.
"Dan saya minta keberadaan pertalite dihapuskan sekalian dengan cacatan disiapkan pengganti masyarakat dengan angkutan umum yang gratis sesuai janji Pak Presiden sewaktu kampanye Pilpres dulu," kata Bambang kepada wartawan, Kamis (23/4/2026).
Lebih jauh lagi, meski para pengusaha angkutan umum tidak terpengaruh kenaikan BBM non subsidi, namun pihaknya mengkhawatirkan kondisi saat ini membuat banyak pemilik mobil mewah berlomba-lomba beralih menggunakan BBM subsidi macam Pertamax atau Pertalite.
"Dengan kenIkan Pertamina Dex dan Dexlite yang hampir 100 persen maka pemerintah harus mengantisipasi penyimpangan penggunaan BBM subsidi dari pemilik kendaraan mewah," tegasnya.
Oleh sebab itulah, pihaknya mendorong kementerian terkait membatasi kepemilikan kendaraan pribadi. Di samping itu, pemerintah juga disarankan menjaga kuota pembelian BBM subsidi agar tidak kecolongan oleh praktik-praktik kecurangan di tiap daerah.
Untuk penggunaan barcode yang selama ini diterapkan, katanya sebaiknya hanya diperuntukkan bagi moda angkutan umum dan angkutan barang.
"Kita sarankan BBM subsidi ini dijaga betul. Jadi barcode hanya khusus angkutan umum dan transportasi barang," paparnya.
Dengan lonjakan harga BBM non subsidi, pihaknya mengimbau Pemkot Semarang untuk lebih serius mengalokasikan APBD sebesar 5 persen untuk keperluan pembiayaan transportasi umum.
Terlebih lagi, Walikota Agustina Wilujeng telah mengesahkan Perda nomor 11 tahun 2024 nomor tentang transportasi angkutan umum yang berbunyi seminimalnya 5 persen dari APBD digunakan transportasi umum.
"Keseriusan Pemerintah Kota Semarang untuk mendukung pengalihan BBM subsidi menjadi sumber energi listrik saat ini benar-benar diuji, apakah sanggup atau tidak," tandasnya.
