Calon Gubes FISIP Undip Nilai Demokrasi Masih Terjebak Politisasi

Sorotan itu disampaikan calon Guru Besar Universitas Diponegoro (Gubes Undip), Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol. Admin., saat mempresentasikan makalah ilmiahnya di hadapan Dewan Profesor Undip, Rabu (10/6/2026).

Dalam makalah berjudul “Membangun Relational Governance Melalui Integrasi Politik dan Administrasi Menuju Kesejahteraan Sosial di Indonesia”, Teguh menilai pendekatan good governance yang selama ini diterapkan masih terlalu administratif dan belum mampu menjawab kompleksitas persoalan sosial-politik di Indonesia.

“Perubahan institusional pasca reformasi belum otomatis menghasilkan tata kelola yang efektif,” ujar Dekan FISIP Undip itu dalam presentasinya.

Ia menyoroti bagaimana praktik politik lokal justru kerap melahirkan distorsi dalam pemerintahan daerah. Birokrasi dinilai masih rentan dijadikan alat politik kekuasaan, sementara koordinasi antar instansi kerap tersandera ego sektoral dan lemahnya kolaborasi.

Menurut Teguh, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan lambannya penyelesaian persoalan sosial seperti kemiskinan, stunting, hingga perlindungan kelompok rentan.

Sebagai solusi, dosen Ilmu Politik itu menawarkan konsep relational governance atau tata kelola relasional, sebuah pendekatan yang menempatkan kualitas hubungan antar aktor pemerintahan sebagai fondasi utama pengelolaan negara.

Dalam konsep itu, kepercayaan (trust), kolaborasi, dan keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan.

“Pemerintahan tidak bisa hanya dijalankan dengan pendekatan administratif yang kaku. Dibutuhkan hubungan yang kuat antara negara, birokrasi, masyarakat, dan aktor sosial lainnya,” jelasnya.

Teguh menyebut, integrasi antara politik dan administrasi harus diarahkan untuk menghasilkan kesejahteraan sosial yang nyata, bukan sekadar prosedur birokrasi formal.

Ia menekankan bahwa keberhasilan relational governance membutuhkan sejumlah prasyarat, mulai dari penguatan modal sosial masyarakat, pembangunan yang berpusat pada rakyat (people-centered development), pemanfaatan digital governance, hingga kapasitas kelembagaan yang mampu beradaptasi menghadapi krisis.

Dalam paparannya, Teguh juga menyinggung pentingnya membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi negara di tengah meningkatnya skeptisisme masyarakat terhadap birokrasi dan elite politik.

Menurutnya, rendahnya trust publik dapat menjadi hambatan serius bagi keberhasilan program-program pembangunan.

“Tujuan akhirnya harus jelas, yakni peningkatan kualitas hidup manusia, pengurangan kemiskinan, penurunan stunting, dan perlindungan kelompok rentan,” tegasnya.

Presentasi Teguh Yuwono menjadi salah satu sorotan dalam sidang calon Guru Besar Undip karena menawarkan kritik terhadap praktik tata kelola pemerintahan saat ini sekaligus menghadirkan model alternatif berbasis relasi sosial dan kolaborasi antar lembaga.

Melalui forum akademik tersebut, Undip menegaskan komitmennya dalam mendorong lahirnya gagasan ilmiah yang tidak hanya teoritis, tetapi juga relevan untuk menjawab persoalan nyata di masyarakat dan tata kelola pemerintahan Indonesia.