Daftar KHL 38 Provinsi: Hidup Layak di Jateng Rp3,5 Juta, Tapi Upah Rp2,1 Juta

ilustrasi upah pekerja (IDN Times/Aditya Pratama)

Kemnaker menggunakan metode penghitungan baru yang mengacu pada standar International Labour Organization (ILO). Metode tersebut dinilai lebih komprehensif karena mempertimbangkan komponen utama kebutuhan rumah tangga yang esensial, meliputi:

Adapun rumus yang digunakan untuk mendapatkan angka KHL per provinsi adalah: KHL = (Konsumsi per kapita × Jumlah anggota rumah tangga) : Jumlah anggota rumah tangga yang bekerja.

Tujuan utama pembaruan metode tersebut adalah agar kenaikan upah minimum di masa depan, khususnya mulai tahun 2026, dapat lebih adil dan fleksibel mengikuti kondisi ekonomi riil setiap provinsi, tidak lagi disamaratakan.

Ilustrasi pekerja pabrik tengah menyelesaikan pesanan. IDN Times/Riyanto.

Berdasarkan data yang dirilis, DKI Jakarta menempati posisi teratas dengan KHL tertinggi di Indonesia, yakni Rp 5.898.511 per bulan. Angka itu sedikit lebih tinggi dibandingkan UMP Jakarta 2025 yang berada di kisaran Rp 5,4 juta.

Sorotan utama tertuju pada DI Yogyakarta. Data Kemnaker menunjukkan, untuk hidup layak di Kota Pelajar, seorang pekerja membutuhkan biaya sebesar Rp 4.604.982 per bulan.

Angka itu menunjukkan disparitas yang lebar jika disandingkan dengan UMP DIY tahun 2025 yang hanya sebesar Rp 2.264.080. Artinya, biaya hidup layak di Yogyakarta sebenarnya dua kali lipat lebih tinggi dari upah minimum yang diterima pekerja saat ini.

Kondisi serupa juga terjadi di Jawa Tengah. Provinsi yang dipimpin Gubernur Ahmad Luthfi itu mencatatkan KHL sebesar Rp 3.512.997 per bulan, sementara UMP yang berlaku hanya Rp 2.169.349.

Pihak Kemnaker menegaskan, data KHL akan menjadi acuan vital dalam perumusan kebijakan pengupahan ke depan. Pemerintah berupaya agar penetapan UMP pada tahun 2026 dan seterusnya dapat mendekati angka KHL masing-masing daerah.

"Penghitungan Upah Minimum (UM) diarahkan secara bertahap supaya makin mendekati KHL, ini bentuk prinsip proporsionalitas," tulis Kemnaker sebagaimana dilansir akun Instagram resminya, @kemnaker, Selasa (23/12/2025).

Langkah tersebut diharapkan dapat menutup celah antara pendapatan dan pengeluaran riil buruh, sehingga kesejahteraan pekerja dapat meningkat secara bertahap.

Berikut adalah rincian nominal biaya Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan data Kemnaker per Desember 2025:

Wilayah Sumatera

Wilayah Jawa & Bali

Wilayah Nusa Tenggara

Wilayah Kalimantan

Wilayah Sulawesi

Wilayah Maluku & Papua

Masyarakat dan serikat pekerja diharapkan dapat menggunakan data ini sebagai referensi dalam mengawal kebijakan pengupahan di daerah masing-masing pada tahun mendatang.