Hardiknas dan Kegelisahan Arah Pendidikan, Kehilangan Akar Budaya?
- Umar menyoroti krisis paradigma pendidikan Indonesia yang bergeser dari nilai kebudayaan menuju orientasi pasar, membuat mahasiswa terampil secara teknis namun terasing dari realitas sosialnya.
- Ia mengkritik komersialisasi pendidikan melalui sistem PTN-BH yang memperlebar kesenjangan akses dan menekankan pentingnya humanisasi agar pendidikan tidak sekadar mencetak tenaga kerja.
- Momentum Hardiknas diajak menjadi refleksi untuk mengembalikan ruh kebudayaan dalam pendidikan, memadukan kemajuan global dengan kearifan lokal demi melahirkan manusia berintegritas dan berbudaya.
Banyumas, IDN Times - Setiap 2 Mei, Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap Ki Hajar Dewantara. Namun, di balik seremoni tahunan tersebut, muncul kegelisahan mendasar, apakah pendidikan Indonesia masih berakar pada kebudayaan, atau justru telah bergeser menjadi instrumen pasar?
Pendapat berupa ulasan reflektif dari Muhammad Umar Ibnu Malik, alumni FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, menyoroti adanya krisis paradigma dalam sistem pendidikan nasional. Ia menilai, pendidikan saat ini mengalami pergeseran dari yang semula sebagai public good menjadi komoditas ekonomi.
"Pendidikan hari ini semakin diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri semata. Pengetahuan tidak lagi dimaknai sebagai proses pembebasan manusia, melainkan sebagai aset ekonomi yang diukur dari nilai jualnya di pasar kerja,"ujar Umar kepada IDN Times, Senin (4/5/2026).
1. Pendidikan kehilangan akar kebudayaan, orientasi pasar dan dunia kerja
Menurut Umar, dominasi logika neoliberal dalam pendidikan telah menjauhkan sistem pembelajaran dari konteks kebudayaan lokal. Ia mengutip konsep epistemicide dari Boaventura de Sousa Santos, yang menggambarkan hilangnya pengetahuan lokal akibat dominasi cara berpikir global yang seragam.
Akibatnya, mahasiswa kerap mengalami keterasingan. Mereka menguasai teknologi modern, tetapi tidak memiliki kepekaan terhadap realitas sosial di sekitarnya. "Mahasiswa kita sering kali cakap secara teknis, tetapi gagap dalam memahami persoalan masyarakatnya sendiri, ini tanda bahwa pendidikan telah tercerabut dari akar budayanya,"tegasnya.
Umar juga mengkritik narasi umum yang menyebut ketidaksesuaian kurikulum dengan dunia kerja sebagai penyebab utama pengangguran sarjana. Menurutnya, persoalan tersebut lebih kompleks, terutama terkait minimnya lapangan kerja berkualitas.
Ia menilai kebijakan link and match sering kali justru menundukkan kampus pada kepentingan industri. Kampus, kata dia, berisiko kehilangan peran sebagai ruang kritik dan inovasi. "Jika kampus hanya menjadi ‘pabrik tenaga kerja’, maka kita kehilangan fungsi utamanya sebagai ruang pembentukan manusia merdeka dan berpikir kritis,"ujarnya.
2. Ancaman komersialisasi dan ketimpangan akses Pendidikan antara hominisasi dan humanisasi
Fenomena Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) juga disorot sebagai pedang bermata dua. Disatu sisi memberi otonomi, namun di sisi lain mendorong kampus mencari pendanaan mandiri, yang sering berujung pada kenaikan biaya kuliah.
Hal ini, menurut Umar, berpotensi memperlebar kesenjangan akses pendidikan. Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan teori cultural capital dari Pierre Bourdieu, yang menjelaskan bagaimana sistem pendidikan cenderung menguntungkan kelompok sosial tertentu. "Ketika pendidikan berkualitas hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu secara ekonomi, maka negara sedang mereproduksi ketimpangan sosial,"katanya.
Umar juga mengingatkan pentingnya dimensi humanisasi dalam pendidikan, sebagaimana pemikiran Nicolaus Driyarkara. Ia menilai pendidikan saat ini lebih menekankan aspek teknis (hominisasi) dibanding pembentukan karakter manusia seutuhnya (humanisasi).
Pandangan serupa juga pernah disampaikan Y.B. Mangunwijaya, yang menekankan bahwa pendidikan seharusnya memerdekakan manusia, bukan sekadar mencetak tenaga kerja. "Pendidikan tidak boleh berhenti pada mencetak pekerja, Ia harus melahirkan manusia beradab yang memiliki tanggung jawab moral,"ujar Umar.
3. Momentum refleksi Hari Pendidikan Nasional menuju pendidikan yang memerdekakan
Lebih jauh, Umar mengajak menjadikan Hardiknas sebagai momentum refleksi kolektif dan menekankan pentingnya mengembalikan kebudayaan sebagai ruh pendidikan. "Hardiknas tiap tanggal 2 Mei seharusnya menjadi titik autokritik, Kita perlu bertanya, apakah pendidikan kita membangun peradaban atau justru menjauhkan manusia dari kemanusiaannya,"katanya.
Ia juga menegaskan perlunya kebijakan lintas sektor untuk mengatasi pengangguran terdidik, termasuk penguatan industri berbasis riset dan kearifan lokal dan mengembalikan pendidikan pada tujuan awalnya memanusiakan dan memerdekakan manusia. Ia mengingatkan pentingnya nilai nilai etika sebagaimana diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara.
"Pendidikan harus melahirkan manusia yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap hidup, berintegritas, dan berbudaya, tanpa itu, kita hanya menciptakan kecerdasan yang kehilangan arah,"tambahnya.
Menurutnya, integrasi antara kemajuan global dan kearifan lokal menjadi kunci agar pendidikan Indonesia tetap relevan sekaligus berakar kuat. "Ketika pendidikan kehilangan rumah kebudayaannya, sesungguhnya bangsa sedang kehilangan masa depannya,"tutup Umar.
