Semarang, IDN Times - Isu mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi belakangan beredar luas di masyarakat. Merespons kabar tersebut, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Taufik Kurniawan menegaskan bahwa informasi itu adalah hoaks.
Hoaks Isu Harga BBM Subsidi Naik, Ini Penyebab Antrean SPBU di Semarang
Kota Semarang3 min read
Intinya Sih
Timeline
5W1H
Gini Kak
Sisi Positif
Pertamina dan Kementerian ESDM menegaskan kabar kenaikan harga BBM subsidi adalah hoaks; penetapan harga sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Antrean SPBU, termasuk di Semarang, dipicu migrasi konsumsi Pertalite hingga 7 persen akibat selisih harga BBM subsidi dan nonsubsidi, bukan kelangkaan stok.
Stok fisik Pertalite dan Solar di Semarang, Jateng, serta DIY dinyatakan aman, tetapi realisasi kuota subsidi Jateng meningkat sehingga Pertamina mendorong usulan penambahan kuota.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Take a Deeper Reads
Mengendus Harumnya Bisnis Nilam Indonesia yang Terbang ke Luar Negeri
Read Article"Terkait dengan informasi itu tidak benar atau hoaks. BBM bersubsidi merupakan domain pemerintah, sehingga kami mengamplifikasi pernyataan Kementerian ESDM bahwa harga BBM subsidi naik itu tidak benar," ujar Taufik dilansir keterangan resminya Rabu (7/10/2026).
1. Peningkatan Konsumsi dan Pemicu Antrean
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah, Taufiq Kurniawan. (IDN Times/Dhana Kencana) Fenomena antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), termasuk di wilayah Semarang, merupakan imbas dari isu yang berbeda. Antrean itu, lanjut Taufik dipicu oleh migrasi atau lonjakan konsumsi Pertalite hingga 7 persen.
Tingginya disparitas harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi menjadi penyebab utama pergeseran konsumsi masyarakat. Kondisi geopolitik di Selat Hormuz dan Iran turut memengaruhi harga energi global. Namun, pasokan energi dalam negeri dipastikan aman berkat upaya diplomasi pemerintah dengan Rusia dan Amerika Serikat.
"Penggunaan nonsubsidi yang rata-rata kalangan menengah ke atas ini pasti beralih. Secara psikologi ekonomi, mereka memilih yang lebih murah," kata Taufik.
2. Langkah Taktis Urai Antrean SPBU di Semarang
Ilustrasi antrean SPBU (IDN Times/Indah Permata Sari) Banyaknya peralihan konsumsi membuat antrean kendaraan, khususnya sepeda motor, mengular panjang hingga ke badan jalan. Mengatasi hal ini, beberapa SPBU di Semarang, seperti SPBU Bancar Dowo dan Tambak Dalam, mengambil inisiatif taktis.
Langkah tersebut meliputi pemasangan imbauan larangan pengisian berulang, penolakan terhadap oknum penimbun (pengangsu), serta kewajiban membawa surat rekomendasi bagi nelayan dan petani. Aturan ini diterapkan semata-mata untuk mengurai antrean yang memanjang.
"Ini jangan dinyatakan sebagai pembatasan pembelian. Kita justru ingin membantu konsumen untuk mempercepat antrean di saat migrasinya tinggi," tegasnya.
3. Stok Aman Namun Kuota Menipis
Ilustrasi pengisian BBM di SPBU. (Dok. Pertamina) Taufik memastikan ketersediaan fisik BBM sangat melimpah. Ketersediaan Pertalite di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencapai 10 kali lipat, sementara Solar berkisar 15 hingga 20 kali lipat. Meski demikian, penyalurannya bergantung pada kuota ketetapan pemerintah pusat berdasarkan usulan pemerintah daerah.
Berikut rincian realisasi energi bersubsidi di Jawa Tengah pada tahun 2026:
Solar: Terealisasi 1.700.000 kiloliter (KL). Jika tidak ada penambahan kuota, proyeksi overkuota mencapai 110 persen pada bulan Desember.
Pertalite: Terealisasi di angka 2.400 liter [perlu klarifikasi mengenai akurasi satuan volume], yang berarti sudah menyentuh 101 persen dari kuota. Proyeksi overkuota mencapai 103 persen pada akhir tahun.
LPG 3 kg: Terealisasi 947.936 metrik ton pada posisi bulan September (109 persen dari kuota). Proyeksi overkuota bisa menembus 110 persen pada akhir tahun.
Pemerintah Provinsi DIY diketahui sudah mengajukan usulan penambahan kuota. Pertamina, lanjut Taufik, berharap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera mengambil langkah serupa agar stok bersubsidi aman.
"Pertamina secara rutin mengirimkan laporan realisasi pemakaian kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan dan pengawasan. Disparitas harga yang tinggi juga membuka celah tindak kriminal penyalahgunaan BBM. Pertamina terus bekerja sama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah untuk menindak tegas para pelaku penimbunan," imbuh Taufik.
