Jadi Alarm, Dinkes Masih Temukan Mikroorganisme di SPPG MBG Semarang
- Dinas Kesehatan Semarang menemukan mikroorganisme pada sampel makanan dari beberapa SPPG, menandakan standar keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis belum sepenuhnya terpenuhi.
- Masalah utama terletak pada kedisiplinan menjalankan SOP, terutama dalam penyimpanan suhu, waktu distribusi, dan pengolahan bahan baku yang memicu kontaminasi mikroorganisme.
- Pemerintah Kota Semarang memperketat pengawasan dengan sampling rutin bulanan secara kimia dan mikrobiologi agar layanan gizi benar-benar memenuhi standar higienitas dan keamanan pangan.
Semarang, IDN Times - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang masih menemukan mikroorganisme dalam sampel makanan dari sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Ibu Kota Jawa Tengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa standar keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum sepenuhnya terpenuhi.
1. Masih ada SPPG belum kantongi SLHS
Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, M Abdul Hakam mengungkapkan, bahwa dari 174 SPPG yang dilaporkan, sebanyak 154 telah berjalan. Namun, satu hingga dua unit masih dalam tahap pendampingan karena belum memenuhi syarat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Bahkan ada yang sudah beroperasi, tetapi dari hasil uji sampel makanan masih ditemukan mikroorganisme,” ungkapnya, Sabtu (2/5/2026).
Temuan ini menjadi perhatian serius, mengingat layanan tersebut bersentuhan langsung dengan konsumsi masyarakat. Mikroorganisme dalam makanan bisa muncul akibat proses produksi hingga distribusi yang tidak sesuai standar.
2. Masalah disiplin jalankan SOP
Menurut Hakam, persoalan utama justru bukan pada fasilitas, melainkan pada disiplin menjalankan prosedur operasional (SOP). Ia menyebut tiga titik rawan yang kerap menjadi penyebab kontaminasi antara lain penyimpanan yang tidak sesuai suhu, jeda waktu distribusi yang terlalu lama (lebih dari dua jam setelah makanan matang), serta bahan baku yang tidak segera diolah.
“Kalau penyimpanan tidak sesuai suhu atau distribusi terlalu lama, hasil sampling pasti menunjukkan adanya mikroorganisme. Ini yang tidak bisa ditoleransi,” tegasnya.
Padahal, untuk mendapatkan SLHS, SPPG harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu nilai Indeks Kesehatan Lingkungan minimal 85, setidaknya 50 persen pekerja bersertifikat penjamah makanan, serta hasil uji pangan yang bebas dari zat berbahaya dan mikroorganisme.
3. Operasional layanan gizi tak cukup hanya berjalan
Di awal 2026, jumlah SPPG yang belum memenuhi syarat bahkan sempat mencapai empat unit. Namun, melalui pendampingan intensif dan edukasi, angka tersebut berhasil ditekan. Meski begitu, temuan terbaru menunjukkan bahwa pengawasan tetap perlu diperketat.
Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan kini melakukan sampling rutin setiap bulan. Pemeriksaan dilakukan baik secara kimia—untuk mendeteksi zat seperti formalin atau boraks—maupun mikrobiologi yang membutuhkan waktu hingga lima hari untuk hasilnya keluar.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa operasional layanan gizi tidak cukup hanya berjalan, tetapi harus benar-benar memenuhi standar keamanan. Di tengah meningkatnya kebutuhan layanan pangan sehat, konsistensi dalam menjaga higienitas menjadi kunci agar program gizi tidak justru membawa risiko baru bagi masyarakat.
