Mahasiswa Purwokerto Gelar Aksi Indonesia Gelap, Sampaikan 10 Tuntutan
Banyumas, IDN Times - Mahasiswa di Purwokerto kembali turun ke jalan melakukan aksi demo "Indonesia Gelap" di depan Pendopo Bupati Banyumas, mereka mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang perlu di evaluasi, Rabu sore (19/2/2025). Mahasiswa dari beberapa kampus tersebut meminta untuk evaluasi soal efisiensi anggaran, kabinet gemuk hingga pengangkatan sejumlah pejabat yang tidak relevan dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Koordinator Lapangan Perempuan aksi bernama Rabiatul Adawiyah Situmorang mengatakan, aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa ini sebagai bagian peran mahasiswa dalam memperbaiki kondisi bangsa. Ia menyebut sejumlah kebijakan pemerintah saat ini yang dianggap oleh mahasiswa, tidak relevan dengan kondisi saat ini sehingga berdampak pada kehidupan masyarakat.
"Kami mahasiswa menuntut 10 tuntutan kepada pemerintah diantaranya salah satunya adalah meninjau seluruh kebijakan yang menyengsarakan rakyat Indonesia, Pada intinya kami menyampaikan ada 10 tuntutan kepada Presiden Prabowo, seperti efisiensi anggaran yang berdampak pada masyarakat luas,”katanya.
1. Pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama
Demo yang mengatasnamakan Aliansi Serikat Masyarakat Bergerak (Semarak), menyuarakan kritik tajam terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam pernyataan sikap yang mereka sampaikan, aliansi ini menilai bahwa berbagai kebijakan pemerintah saat ini tidak berpihak kepada rakyat, bahkan dianggap menindas dan menyengsarakan dan tidak mengedepankan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama.
Dalam orasinya, Aliansi Semarak menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal jalannya pemerintahan dan tidak akan tinggal diam apabila kebijakan yang dibuat merugikan masyarakat luas. Mereka juga menyerukan perlawanan terhadap segala bentuk penindasan dan ketidakadilan yang terjadi. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: Lawan!” seru salah satu perwakilan massa dalam aksi tersebut.
Tuntutan lainnya, agar pemerintah memperbaiki skala prioritasnya dalam membangun negara dengan menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama, bukan pendukung. Menuntut dicabutnya Instruksi Presiden Nomor | Tahun 2025 mengenai Efisiensi Anggaran yang justru mengancam berbagai sektor termasuk pendidikan.
Meski beberapa kali terjadi aksi dorong mendorong, antara mahasiswa dengan Polisi yang menjaga aksi demo. Namun masih kondusif, dan Rabu sore mahasiswa masih melakukan orasi di depan pintu gerbang Pendopo Si Panji atau di sisi utara Alun- alun Purwokerto.
2. Tiga anggota dewan temui mahasiswa
Massa mahasiswa yang menunggu sejak pukul 14:00 WIB tersebut ditemui oleh tiga anggota DPRD Banyumas, Supangkat, Ofan Sofyan, dan Didi Rudianto. Mereka meminta salah satu anggota dewan membacakan pernyataan sikap yang telah disampaikan Aliansi Semarak.
Supangkat, menyatakan pihaknya menerima pengaduan yang disampaikan dan berjanji akan meneruskan ke DPR RI setelah pimpinan dewan kembali dari acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas di Jakarta. “Silakan perwakilan datang pada hari Jumat, dan setelah pimpinan dewan pulang, kami pasti akan meneruskan hal ini ke Senayan,” ujarnya.
Namun, jawaban tersebut tidak memuaskan para demonstran, yang menginginkan dukungan penuh dari para wakil rakyat terhadap tuntutan mereka. Anggota DPRD Banyumas lainnya, Ofan Sofian, menyatakan dirinya juga merasakan keresahan yang sama dan menegaskan siap mendukung penuh tuntutan massa. “Saya mendukung di belakang kalian terkait tuntutan yang disampaikan. Kita punya keresahan yang sama,” ungkapnya.
3. Sepuluh tuntutan mahasiswa pada pemerintah
Mahasiswa juga menuntut soal program Makan Bergizi Gratis agar ditinjau kembali yang dinilainya kontradiktif dengan kondisi saat ini, selain itu pemerintah saat ini harus terbuka dan tidak anti kritik. berikut 10 Tuntutan Aliansi Semarak Purwokerto :
1. Meninjau seluruh kebijakan yang menyengsarakan rakyat Indonesia.
2. Membentuk kebijakan yang berlandaskan prosedur serta kajian akademik.
3. Menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam pembangunan negara.
4. Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran yang dianggap mengancam sektor pendidikan.
5. Menghentikan pemotongan anggaran pendidikan dan kesehatan.
6. Meninjau kembali program Makan Bergizi Gratis yang dinilai kontraproduktif.
7. Mewujudkan pemerintahan yang terbuka terhadap kritik serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
8. Menyelesaikan konflik agraria serta mencegah kebijakan yang merusak lingkungan.
9. Menolak militerisme dalam ranah sipil yang dinilai semakin marak.
10. Menolak pemerintahan yang gemuk akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menuntut penerapan sistem meritokrasi.
