Satu Tahun Pemerintahan Agustina-Iswar, Banjir Semarang Masih Jadi PR
- Setahun memimpin, Agustina-Iswar mengakui masalah banjir di Semarang belum tuntas dan menekankan perlunya kolaborasi antara Pemkot, Pemprov, hingga pemerintah pusat untuk pengendalian menyeluruh.
- Pemkot Semarang menyiapkan roadmap infrastruktur saluran, jalan, dan sungai serta membuat kolam kecil di lahan milik pemkot guna mengurangi debit air menuju muara.
- Agustina memastikan kemampuan fiskal daerah cukup untuk program pengendalian banjir dengan optimalisasi pendapatan retribusi, pajak hotel-restoran, serta pengetatan izin pembangunan perumahan baru.
Semarang, IDN Times - Satu tahun pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng-Iswar Aminuddin masih memiliki banyak permasalahan yang harus dibenahi. Salah satu yang menjadi pekerjaan rumah (PR) adalah penanganan masalah banjir di Ibu Kota Jawa Tengah.
1. Penanganan banjir butuh kolaborasi
Agustina mengakui, selama satu tahun kepemimpinannya bersama Iswar, urusan banjir memang belum sepenuhnya tuntas. Sebab, penanganan dan pengendalian banjir ini juga membutuhkan kolaborasi antara Pemerintah Kota, Provinsi hingga pusat.
“Kalau banjir ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh Pemkot saja tapi perlu melibatkan Provinsi hingga (pemerintah) pusat,” ungkapnya saat pemaparan “Satu Tahun Kepemimpinan Agustina - Iswar” di aula Kecamatan Semarang Timur, Jumat (20/2/2026).
Menurut Agustina, titik-titik banjir yang biasa terjadi di daerah Genuk, Gayamsari, Pedurungan, Tlogosari hingga Tembalang bisa dikendalikan jika muaranya telah terselesaikan oleh pemerintah pusat melalui pembangunan giant sea wall hingga kolam retensi.
2. Pemkot siapkan langkah penanganan
“Harus dari muara yang dikendalikan dan itu ranahnya ada di pusat yakni pembangunan giant sea wall dan kolam retensi,” tuturnya.
Pemerintah Kota Semarang sendiri juga menyiapkan langkah-langkah dalam pengendalian banjir. Adapun yang dilakukan, yakni meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk membuat roadmap infrastruktur saluran, jalan, dan sungai.
Kemudian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diminta untuk mengumpulkan data jalur air yang barada di aset milik Pemkot Semarang.
“Jadi untuk mengendalikan banjir itu kita harus mengurangi debit air. Jadi kita telusuri jalur airnya lalu kita buat kolam-kolam kecil di tanah yang milik pemkot pada jalur tersebut yang bisa berjalan hingga ke muara,” jelas Agustina.
3. Kemampuan fiskal cukup untuk merealisasikan
Terkait dengan anggaran, Agustina meyakini kemampuan fiskal Pemkot Semarang cukup untuk merealisasikan hal tersebut.
“Itu tidak banyak (anggarannya), fiskal kita cukup. Kita bisa genjot dari pendapatan retribusi, PKL itu banyak bocornya kita genjot pendapatan disitu. Selain itu pajak hotel dan restoran juga akan kita genjot dengan pemasangan e-tax jadi otomatis akan terlihat dan uang itu bisa untuk pengendalian banjir,” terangnya.
Guna mengantisipasi titik banjir baru, Agustina kerjasama dari beberapa OPD seperti Bapenda, DPMPTSP, DPU dan Disperkim untuk memastikan perumahan-perumahan baru yang mengajukan izin pembangunan harus benar-benar memperhatikan sistem saluran airnya.
“Banyak perumahan baru ini yang menimbulkan jalur air menjadi sempit. Mulai 2026 ketika ada yang izin mendirikan bangunan kalau tidak sesuai tata kota maka tidak akan diberikan izin karena banjir yang muncul di pemukiman disebabkan tata jalur air yang tidak sesuai,” pungkas Agustina.
