Sensus Ekonomi di Jateng Lampaui Target, BPS Jamin Kerahasiaan Data Usaha

21 Agu 2026, 18:00 WIBKota Semarang

Dhana Kencana

News

Channel

Add Us on Google

Sensus Ekonomi di Jateng Lampaui Target, BPS Jamin Kerahasiaan Data Usaha

Petugas Sensus Ekonomi mendata warga yang memiliki rumah beralaskan tanah. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Intinya Sih

Gini Kak

BPS Jawa Tengah melaporkan pendataan Sensus Ekonomi 2026 melampaui 100 persen target awal lebih dari 16 juta entitas, dengan penyisiran hingga 31 Agustus.
Sebanyak 36.891 petugas mendata seluruh skala usaha, termasuk bisnis daring rumahan, setelah menemukan banyak entitas di lapangan belum tercantum dalam daftar prapencatatan.
BPS menegaskan data sensus bukan untuk pajak, dijaga melalui enkripsi dan ISO 27001, serta divalidasi berjenjang untuk mendukung pemetaan ekonomi dan kebijakan UMKM.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

BPS Jawa Tengah sedang mendata usaha-usaha sampai 31 Agustus 2026. Petugas sudah menemukan usaha lebih banyak dari target, termasuk usaha kecil di rumah dan usaha online. Ada 36.891 petugas yang membantu. BPS bilang data usaha dirahasiakan dan tidak dipakai untuk urusan pajak. Sekarang petugas masih mencari usaha yang belum didata.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Sensus Ekonomi Jateng Lampaui Target, BPS Jamin Kerahasiaan Data Usaha

B. Meta Title Sensus Ekonomi Jateng 2026: Progres, Keamanan, & Kerahasiaan Data

C. Meta Description BPS Provinsi Jawa Tengah mencatat progres Sensus Ekonomi 2026 melampaui target. BPS menjamin kerahasiaan data pelaku usaha dan memastikan bebas dari investigasi pajak.

D. Isi Konten Teroptimasi

Semarang, IDN Times - Proses pengumpulan data Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Provinsi Jawa Tengah kini memasuki tahap akhir. Mendekati tenggat penutupan pada 31 Agustus 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah melaporkan bahwa capaian pendataan lapangan telah melampaui angka 100 persen dari target awal.

1. Banyak entitas usaha yang belum terdaftar

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, Ali Said (kiri) saat memberikan keterangan mengenai perkembangan Sensus Ekonomi di Jateng, Jumat (21/8/2026). (IDN Times/Dhana Kencana)

Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Ali Said mengatakan, target awal yang bersumber dari pangkalan data prapencatatan (prelist)—seperti OSS (Online Single Submission atau sistem perizinan berusaha berbasis elektronik yang terintegrasi secara online di Indonesia) dan kementerian lain—mencapai lebih dari 16 juta entitas gabungan (usaha dan rumah tangga).

Pada kenyataannya, petugas masih menemukan banyak entitas usaha di lapangan yang belum masuk dalam daftar tersebut.

"Progresnya sudah sangat bagus dan yang diverifikasi sebenarnya sudah mencapai lebih dari 100 persen. Saat ini masih berlangsung penyisiran untuk yang belum didata, baik itu yang ada di rumah tangga maupun di sentra-sentra usaha. Kira-kira nanti 31 Agustus bisa kami selesaikan," ungkap Ali Said di sela-sela kegiatan Uji Kompetensi Wartawan yang diadakan KG Media dan Google di Semarang, Jumat (21/8/2026).

Untuk menyukseskan program 10 tahunan ini, BPS Jawa Tengah menerjunkan 36.891 petugas mitra. Pendataan mencakup seluruh skala bisnis, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, besar, hingga usaha berbasis online atau daring berskala rumahan.

2. Menepis isu pajak dan menjamin kerahasiaan data

Seorang petugas Sensus Ekonomi menemui salah satu waega difabel yang memiliki usaha mikro di Dukuh Sigandul Kecamatan Reban Kabupaten Batang. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Tingginya keengganan pelaku usaha membeberkan omzet akibat kekhawatiran terkait pajak menjadi salah satu sorotan utama. Merespons hal tersebut, Ali Said dengan tegas menjamin bahwa Sensus Ekonomi tidak memiliki keterkaitan dengan masalah pajak.

"Hasil dari pendataan ini tidak digunakan untuk investigasi maupun penanganan perkara pajak. Ketika kami menyajikan data, sifatnya agregat. Tidak ada penyajian by name by address (identitas individu). Data sangat dijaga kerahasiaannya," paparnya.

Ali menambahkan, sistem keamanan data BPS berlapis dan tersertifikasi ISO 27001. Petugas di lapangan menggunakan sistem Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI) via gawai. Setelah data terinput, informasi langsung terenkripsi ke pusat peladen (server) dan tidak tersimpan di gawai petugas.

3. Validasi lapis ganda untuk akurasi data

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, Ali Said (kiri) saat memberikan keterangan mengenai perkembangan Sensus Ekonomi di Jateng, Jumat (21/8/2026). (IDN Times/Dhana Kencana)

Dalam menghadapi potensi ketidakjujuran pengisian omzet oleh pelaku usaha mikro yang tidak memiliki pembukuan, BPS menerapkan teknik probing atau pelacakan terarah. Petugas terlatih memvalidasi laporan dengan menyilangkan nilai pendapatan dan pengeluaran harian responden.

Proses pengawasan kualitas data berjenjang dari tingkat lapangan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. "Jika pusat menemukan indikasi angka yang aneh, akan dikirim ke kami, lalu langsung ditindaklanjuti di kabupaten untuk dilakukan konfirmasi ulang," tambah Ali Said.

Hasil dari Sensus Ekonomi ini akan menghasilkan peta potensi ekonomi dan rantai pasok secara nasional. Data resmi (official statistic) tersebut akan dimanfaatkan oleh pemerintah menyusun arah kebijakan, termasuk menentukan program permodalan dan pemberdayaan bagi pelaku UMKM pada dekade mendatang.

Bantu pemerintah memotret potensi ekonomi lokal dengan memberikan data yang jujur dan akurat kepada petugas sensus di wilayah masing-masing.