Sensus Ekonomi di Jateng Lampaui Target, BPS Jamin Kerahasiaan Data Usaha

Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Ali Said mengatakan, target awal yang bersumber dari pangkalan data prapencatatan (prelist)—seperti OSS (Online Single Submission atau sistem perizinan berusaha berbasis elektronik yang terintegrasi secara online di Indonesia) dan kementerian lain—mencapai lebih dari 16 juta entitas gabungan (usaha dan rumah tangga).

Meski demikian, Ali mengaku, pada kenyataannya, petugas masih menemukan banyak entitas usaha di lapangan yang belum masuk dalam daftar tersebut.

"Progresnya sudah sangat bagus dan yang diverifikasi sebenarnya sudah mencapai lebih dari 100 persen. Saat ini masih berlangsung penyisiran untuk yang belum didata, baik itu yang ada di rumah tangga maupun di sentra-sentra usaha. Kira-kira nanti 31 Agustus bisa kami selesaikan," ungkap Ali Said di sela-sela kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diadakan KG Media dan Google di Semarang, Jumat (21/8/2026).

Untuk menyukseskan program 10 tahunan ini, BPS Jawa Tengah menerjunkan 36.891 petugas mitra. Pendataan mencakup seluruh skala bisnis, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, besar, hingga usaha berbasis online atau daring berskala rumahan.

Tingginya keengganan pelaku usaha membeberkan omzet akibat kekhawatiran terkait pajak menjadi salah satu sorotan utama. Merespons hal tersebut, Ali Said dengan tegas menjamin bahwa Sensus Ekonomi tidak memiliki keterkaitan dengan masalah pajak.

"Hasil dari pendataan ini tidak digunakan untuk investigasi maupun penanganan perkara pajak. Ketika kami menyajikan data, sifatnya agregat. Tidak ada penyajian by name by address (identitas individu). Data sangat dijaga kerahasiaannya," paparnya.

Ali menambahkan, sistem keamanan data BPS berlapis dan tersertifikasi ISO 27001. Petugas di lapangan menggunakan sistem Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI) via gawai. Setelah data terinput, informasi langsung terenkripsi ke pusat peladen (server) dan tidak tersimpan di gawai petugas.

Dalam menghadapi potensi ketidakjujuran pengisian omzet oleh pelaku usaha mikro yang tidak memiliki pembukuan, BPS menerapkan teknik probing atau pelacakan terarah. Petugas terlatih memvalidasi laporan dengan menyilangkan nilai pendapatan dan pengeluaran harian responden.

Proses pengawasan kualitas data berjenjang dari tingkat lapangan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.

"Jika pusat menemukan indikasi angka yang aneh, akan dikirim ke kami, lalu langsung ditindaklanjuti di kabupaten untuk dilakukan konfirmasi ulang," tambah Ali Said.

Hasil dari Sensus Ekonomi ini, lanjutnya, akan menghasilkan peta potensi ekonomi dan rantai pasok secara nasional. Data resmi (official statistic) tersebut akan dimanfaatkan oleh pemerintah menyusun arah kebijakan, termasuk menentukan program permodalan dan pemberdayaan bagi pelaku UMKM pada dekade mendatang.