Walah! 3 Bupati di Jateng Ditangkap KPK Karena Teriur Fee Proyek

15 Mar 2026, 18:59 WIB

Fariz Fardianto

Walah! 3 Bupati di Jateng Ditangkap KPK Karena Teriur Fee Proyek

ilustrasi KPK (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Intinya Sih

Dalam dua bulan, tiga bupati di Jawa Tengah ditangkap KPK karena kasus suap dan fee proyek, menandakan lemahnya sistem birokrasi di tingkat provinsi.
KP2KKN menilai praktik fee proyek masih kuat di Jateng, dengan pengadaan barang dan jasa menjadi sektor paling rawan korupsi akibat potensi imbalan 10–15 persen.
Fenomena korupsi berupa fee proyek dan jual beli jabatan dinilai tak akan berhenti tanpa perbaikan tata kelola serta pengawasan ketat terhadap proses pengadaan dan mutasi pejabat daerah.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Semarang, IDN Times - Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menyoroti rentetan penangkapan para bupati di Jawa Tengah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, hanya dalam waktu dua bulan, tiga bupati terkena OTT KPK. Di bulan Februari 2026 kemarin, Bupati Pati Sudewo ditangkap KPK karena terlibat suap jual beli jabatan kades.

Tak lama, awal Maret Bupati Pekalongan Fadia Arafiq giliran ditangkap KPK karena diduga terlibat suap proyek. Kemudian Jumat (13/3/2026), secara mengejutkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman ditangkap KPK saat rapat bersama sekda Cilacap dan pejabat eselon Pemkab Cilacap.

Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Ronny Maryanto menegaskan adanya penangkapan tiga bupati tersebut menjadi bukti bahwa sistem birokrasi yang berjalan di Pemprov Jateng tergolong labil.

"Kita menyayangkan jelang akhir Ramadan ada OTT lagi. Karena gubernur jateng sudah sempat mewanti-wanti kalau jangan terjadi lagi korupsi. Tapi faktanya muncul lagi korupsi di Kabupaten Pekalongan. Ini jadi bukti kalau apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi masih labil. Kami menduga perilaku bupati walikota juga sudah menyimpang," ujar Ronny saat dikontak wartawan, Jumat (15/3/2026).

Table of Content

1. KP2KKN anggap klaster proyek masih kuat di Jateng

2. Fee proyek jadi sumbe pendapatan para bupati walikota

3. Para bupati dan walikota menyasar fee proyek dan jual beli jabatan

1. KP2KKN anggap klaster proyek masih kuat di Jateng

Ilustrasi KPK. (IDN Times)

Lebih lanjut lagi, Ronny menjelaskan sebetulnya masyarakat menaruu harapan besar bahwa tidak akan terjadi korupsi lagi pasca OTT Bupati Fadia Arafiq. Namun nyatanya Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman justru diduga terlibat korupsi proyek sehingga ditangkap KPK.

"Kita berharap di kemudian hari tidak terjadi lagi apalagi OTT kaitan dengan fee proyek. Karena kejadian di Cilacap hampir sama dengan Pekalongan. Mungkin klaster proyek ini masih kuat terjadi di Jawa Tengah. Maka dari itu yang dilakukan semua bupati dan walikota harus awasi bersama-sama," urainya.

2. Fee proyek jadi sumbe pendapatan para bupati walikota

(Ilustrasi KPK) ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Ia pun menyesalkan tindakan para bupati dan walikota wilayah Jateng yang selama ini menggantungkan penghasilan tambahan dengan memungut fee proyek pembangunan.

Karena itulah, dirinya melihat sektor pengadaan barang dan jasa menjadi kegiatan yang paling rawan terjadi tindakan korupsi.

"Dengan melakukan transaksi penyedia proyek ini, kalau kami mencium mungkin bupati walikota pakai fee proyek sebagai sumber pendapatan mereka. Karena sektor pengadaan barang jasa paling rawan terjadi korupsi. Karena memang masih dimungkinkan adanya fee fee jual beli proyek sebesar 10 persen sampai 15 persen. Misalnya aja Kota Semarang pernah mengalami ini," tuturnya.

3. Para bupati dan walikota menyasar fee proyek dan jual beli jabatan

Ilustrasi KPK. (ANTARA FOTO/Muhammad Aditya)

Fenomena permintaan fee proyek yang dilakukan para bupati dan walikota, katanya tidak akan pernah selesai apabila tata kelola pengadaan barang jasa tidak bisa menutup celah ini. Jika masih memunculkan celah korupsi, maka setiap bupati dan walikota akan kembali melakukan tindakan tersebut.

KP2KKN mendorong masing-masing pemda berbenah. Selain itu, sistem pengelolaan pengadaan barang dan jasa juga perlu diawasi lebih ketat.

"Selain fee (proyek) juga yang selalu terjadi persoalan ialah jual beli jabatan. Ini rawan terjadinya kasus korupsi. Tentunya kalau fee proyek, kami lihat tata kelola pengadaan jasa perlu fungsi pengawasan, sedangkan soal jual beli jabatan, paling mungkin diakses bupati walikota yaitu mutasi promosi dengan melantik puluhan orang. Ini juga yang rawan. Para kepala daerah diharapkan melakukan koreksi diri agar tidak terjebak pada tindakan yang korup," pungkasnya.