Produksi Garam Tidak Stabil, KPPMPI: Ada Kesenjangan Potensi Domestik

ilustrasi tambak garam 9pexels.com/Guduru Ajay bhargav)

Ketua Bidang Kajian Garam DPP KPPMPI, Fawaz Muhammad Sidiqi, menegaskan kemandirian garam tak melulu soal produksi. Tetapi juga perlindungan petambak garam rakyat dan pelibatan pemuda pesisir sebagai motor penggerak industri pergaraman yang berdaya saing dan berkelanjutan.

“Kondisinya saat ini terjadi fluktuasi produksi dan ketergantungan impor, data menunjukkan bahwa produksi garam nasional masih belum stabil. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara potensi produksi domestik dan kebutuhan industri nasional, yang mengancam kedaulatan sektor strategis Indonesia," paparnya dalam keterangan yang diterima IDN Times, Minggu (2/11/2025). 

Anggota dan pengurus KPPMPI di tempat tambak garam pesisir Jateng. (IDN Times/Dok KPPMPI)

Sepanjang 2019–2024, produksi sempat mencapai 2,90 juta ton (2019), lalu menurun drastis pada 2020–2022, sebelum kembali pulih menjadi 2,55 juta ton (2023) dan 2,04 juta ton (2024). Namun di sisi lain, impor garam industri masih sangat tinggi. Data BPS mencatat total impor pada 2024 mencapai sekitar 2,75 juta ton, sebagian besar berasal dari Australia dan India.

Menteri Perindustrian tahun ini juga menegaskan bahwa sekitar 90 persen kebutuhan garam industri chlor-alkali plant (CAP) sekitar 2,3 juta ton per tahun masih bergantung pada pasokan impor.

Sebagai upaya percepatan, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pergaraman Nasional, dengan target swasembada garam pada akhir 2027. 

Kebijakan ini mengarahkan agar produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan industri strategis seperti farmasi, kosmetik, pengeboran minyak, dan kimia. Pemerintah juga tengah mengembangkan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) sebagai pusat pengelolaan rantai nilai garam dari hulu ke hilir.

KPPMPI menyambut baik langkah tersebut, namun menekankan agar implementasi kebijakan tidak hanya berpihak pada industri besar. Pemberdayaan petambak rakyat dan investasi pada infrastruktur komunitas harus menjadi prioritas agar swasembada garam benar-benar berkeadilan.

“Ketergantungan impor ini nyata, tapi bagi kami pemuda pesisir, ini juga peluang untuk bangkit, memperkuat produksi garam, meningkatkan kualitas garam konsumsi dan industri, serta membangun rantai pasok yang inklusif. Pemerintah harus memastikan jaminan harga, akses pembiayaan, dan pendampingan teknis agar petambak kecil dan pemuda bisa bertahan dan berinovasi," ujar Fawaz. 

Pengurus struktural KPPMPI foto bersama di lahan tambak garam. (IDN Times/Dok KPPMPI)

KPPMPI menegaskan, target swasembada garam hanya akan tercapai bila tata niaga dan regulasi berpihak pada kesejahteraan petambak kecil. 

Pemerintah perlu memperkuat koperasi tambak garam, menjamin keberlanjutan produksi, dan menyelaraskan program K-SIGN dengan kepentingan produsen lokal agar petambak kecil tidak tersisih oleh proyek skala besar. 

tambak garam di Gili Raja (instagram.com/maduravacation)

Ketua Paguyuban Pelopor Petambak dan Pedagang Garam Madura, Mohammad Aufa Marom, mengatakan bahwa regenerasi petambak garam muda menjadi kunci keberlanjutan sektor ini. 

Aufa menegaskan pentingnya inovasi dan kebanggaan terhadap profesi petambak sebagai pilar kemandirian pangan bangsa.

"Petambak garam muda Indonesia tidak hanya memimpikan swasembada, tetapi bertekad mengembalikan marwah laut Nusantara sebagai tuan rumah bagi garamnya sendiri,” ujarnya. 

Namun, Aufa menyampaikan, bahwa menjadi petambak garam bukan pekerjaan kolot, tapi profesi mulia yang memadukan sains, seni, dan jiwa wirausaha. 

Pihaknya kepengin membuktikan tambak bisa menjadi pusat ekonomi yang menjanjikan. Namun semangat muda saja tidak cukup tanpa dukungan sistem yang adil.

“Kami berharap pemerintah memperkuat tata niaga, melindungi petambak dari permainan pasar dan impor murah, serta menciptakan ekosistem yang menjamin harga layak dan keberlanjutan produksi. Inilah sumpah pemuda masa kini, laut kita, garam kita, kedaulatan kita," tandasnya.