Penjelasan Kenapa Data COVID-19 Pati Beda Dengan Pemprov Jateng
Dok. Pemkab Pati
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Pati, IDN Times - Data monitoring penanganan virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Pati ternyata tidak sama dengan data monitoring COVID-19 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini pun menyebabkan perbedaan data dari kabupaten dan di tingkat provinsi.
Hal ini seperti pada Minggu pagi (19/4) pukul 07.00 WIB dilaporkan oleh corona.jatengprov.go.id bahwa jumlah PDP dalam peta sebaran domisili asal Kabupaten Pati ada sebanyak 14 orang. Sedangkan di covid19.patikab.go.id hanya ada 5 orang.
Demikian halnya dengan pasien yang positif COVID-19, di corona.jatengprov.go.id tercatat ada 5 orang, sedangkan di covid19.patikab.go.id terdata hanya ada empat orang terkonfirmasi positif Corona.
PDP sembuh di corona.jatengprov.go.id pun tampak jauh lebih banyak yakni mencapai 15 orang, sedangkan di covid19.patikab.go.id hanya ada 8 orang.
Baca Juga: 119 Kamar Hotel Bintang 3 di Pati Disiapkan untuk ODP Virus Corona
1. Data dari Pemkab sudah terverifikasi
Dok. Pemkab PatiWakil Bupati Pati Saiful Arifin yang juga merupakan Wakil Ketua I Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pati dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times pada Senin (20/4) mengatakan, data yang disajikan di laman Pemkab Pati sudah terverifikasi. Adanya perbedaan ini, kata dia karena data yang diolah pemprov tidak diambil langsung dari laman pemkab Pati secara langsung.
"Mekanisme di corona.jatengprov.go.id kan yang input itu dari rumah sakit tempat pasien dirawat. Jadi kalau KTP atau domisilinya Pati, ya tanpa crosscheck ke Pemkab Pati, pasti datanya langsung diupload. Karena memang ternyata banyak PDP yang dirawat di Rumah Sakit luar Kabupaten, tapi KTP-nya masih Kabupaten Pati,” papar Safin begitu sapaan akrabnya.
Dia mengatakan, dari Pemkab Pati harus melakukan proaktif. Sebab saat ini masing-masing rumah sakit di Jawa Tengah memang sudah diberi kewenangan untuk input data PDP. Sehingga hal tersebut tanpa harus melaporkan dulu ke kabupaten asal KTP pasien.
“Seperti misalnya beberapa waktu yang lalu sempat ada yang menginput double. Satu Pasien diinput sampai dua kali, yaitu di Margorejo dan Gembong. Kemudian yang terbaru terkait ada yang positif COVID-19 di Prawoto, Sukolilo, itu malah hasil penelusuran ke RSUP Dokter Kariadi, asalnya Gempolsari Pati. Padahal di Desa Prawoto tak ada Dukuh Gempolsari,” papar dia.
2. Adanya perbedaan model tampilan di dua laman milik pemkab dan provinsi Jateng
Editor’s picks
Dok. Pemkab PatiFakta lain yang kadang belum dipahami adalah terkait model sajian data yang ditampilkan covid19.patikab.go.id. Kalau corona.jatengprov.go.id yang ditampilkan adalah data akumulatifnya dari sejak awal pendemi.
“Jadi misalnya PDP sembuh, ODP yang sudah lewat masa inkubasi, Covid-19 meninggal, kemudian Covid-19 sembuh, semua dimunculkan dalam peta sebaran Pemprov. Kemudian yang kita tampilkan justru sisa PDP, ODP, dan Covid-19 yang masih dirawat/dipantau. Yang sudah berlalu, baik karena sembuh, meninggal, hasil lab negatif, maupun yang sudah di luar masa inkubasi, memang tak kami tampilkan,” jelasnya.
Safin menuturkan perbedaan daat ini tidak terjadi Pati saja. Melainkan seluruh Kabupaten Kota yang ada di Jateng. Kata dia penyebabnya juga sama dengan yang dialami di Pati.
"Seperti misalnya Kabupaten Sukoharjo dan Kota Semarang. Bahkan Kota Semarang saja yang ada di ibukota provinsi pun datanya nggak sinkron dengan corona.jatengprov.go.id. Silahkan googling saja, itu sudah masuk pemberitaan media mainstream juga,” tegas dia.
3. Masyarakat sering anggap Pemkab Pati tidak transparan
Dok. Humas Pemkab PatiMeskipun demikian, apabila ada perbedaan data Pemkab Pati pun langsung meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan revisi ke rumah sakit yang melakukan input. Dan Pemkab juga tengah mengupayakan untuk mengakses data corona.jatengprov.go.id.
“Sehingga Dinkes Pati bisa segera mengkonfirmasi ke Dinkes Provinsi jika ada yang tidak sinkron seperti pada pasien yang mengaku asal Gempolsari,” ujar dia.
Dampak dari kurang sinkronnya data selama ini, tambah dia seringkali membuat masyarakat beranggapan bahwa Pemkab kurang transparan. Terlebih di masa pendemi Covid-19 ini, untuk bisa melakukan klarifikasi data dan mengecek hasil swab test di rumah sakit luar Kabupaten, rupanya tidak semudah seperti saat di luar pendemi.
"Kadang PDP sudah lama dirawat, bahkan mungkin ada sebagian yang sudah lama meninggal, eh hasil lab-nya baru di informasikan ke Dinkes Pati berminggu-minggu setelahnya,” tandas dia.
Baca Juga: Tak Mau ada Penolakan Jenazah COVID-19, Pati dan Kudus Siapkan Lahan
