Jateng Siap Wujudkan Proyek 3 Juta Rumah Subsidi Ala Prabowo, Ini Caranya
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah berkoordinasi dengan ribuan pengembang untuk membangun 3 juta perumahan sesuai program Kementerian PKP.
- Program tersebut meliputi pembangunan baru dan rehabilitasi, dengan perincian 1 juta perumahan untuk kawasan pedesaan, perkotaan, dan pesisir.
- Pihaknya juga menawarkan insentif kepada pengembang, termasuk bebas BPHTB 0 persen dan menggunakan material bahan bangunan dari limbah batubara dan batu bata inblock.
Semarang, IDN Times - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah sedang berkoordinasi dengan ribuan pengembang untuk merealisasikan pembangunan 3 juta rumah yang digalakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP).
1. Mencakup perumahan baru dan rehab
Kepala Disperakim Jawa Tengah, Arief Djatmiko menyebutkan rincian proyek 3 juta perumahan itu terdiri dari klasifikasi 1 juta perumahan untuk kawasan pedesaan, 1 juta perumahan untuk kawasan perkotaan dan 1 juta perumahan untuk kawasan pesisir.
"Sampai hari ini kami memang masih terus mencari dan terus merealisasikan dengan berkoordinasi sama pemerintah pusat. Program itu meliputi pembangunan baru dan rehabilitasi. Untuk pembangunan baru ada peningkatan dari program FLPP," paparnya kepada IDN Times, Minggu (13/4/2025).
2. Jalin komunikasi dengan 1.600 pengembang
Pihaknya pun menyatakan kesiapan dalam mewujudkan program 3 juta perumahan yang dicanangkan Kementerian PKP termasuk berkomunikasi dengan Forum Komunikasi Pengembang (Forkom) yang anggotanya mencapai 1.600 pengembang.
"Kita komunikasi dengan Forkom. Mereka siap melakukan pembangunan rumah subsidi antara 15 ribu sampai 16 ribu unit. Itu untuk tahun ini. Kami masih mendorong terus agar kemampuan membangunnya paling tidak sampai 20 ribu. Dan kami akan memberikan insentif bagi mereka sesuai SKB 3 menteri," paparnya.
3. Pakai aturan perkada 32 kabupaten/kota
Di Jawa Tengah pihaknya melirik 32 kabupaten/kota yang kemungkinan siap mendukung program itu melalui peraturan kepala daerah (Perkada). Dengan mengacu pada Perkada, maka pihaknya memberikan insentif berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 0 persen.
Di samping itu, pihaknya juga menawarkan kepada para pengembang menggunakan material bahan bangunan dari limbang batubara dan batu bata inblok guna menekan biaya produksi.
"Kami punya inovasi material bangunan yang green menggunakan komponen FABA dari limbah batubara dari PLTU dan batu bata inblock. Kami fasilitasi semua dan kita sosialisasikan. Kita dorong pusat agar setiap masyarakat Jateng meningkat aksesnya untuk dapatkan rumah subsidi," ungkap Arief.
4. Kuota rumah subsidi meningkat
Adapun pihaknya optimistis tahun ini kuota rumah subsidi akan bertambah banyak seiring keputusan pemerintah pusat yang meningkatkan jumlah kuota sebanyak 320 ribu secara nasional ketimbang tahun kemarin masih 200 ribu unit.
"Jawa Tengah itu ada pengembang melakukan pembangunan 14 ribu unit dari total kuota 200 ribu. Tahun ini kuotanya kemungkinan besar akan meningkat. Nah, informasi yang kami terima dari pusat ada kuota secara nasional ada sekitar 350 ribu," katanya.
Untuk persyaratan kepemilikan rumah subsidi tahun ini juga tetap sama. Arief menjelaskan penerima rumah subsidi harus memiliki penghasilan di bawah Rp4 juta per orang dengan komponen persyaratan lainnya yang tidak berubah.
Kabupaten Kendal, katanya selama ini menjadi wilayah terbanyak dengan jumlah proyek rumah subsidi. Ini terjadi lantaran wilayah Kecamatan Boja dan sekitarnya memiliki luasan lahan yang potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan perumahan subsidi.
"Seluruh Jawa Tengah itu paling banyak emang Kendal. Terutama di Boja kawasan atas itu banyak rumah-rumah subsidi yang bermunculan. Karena lahannya masih terjangkau. Kalau Kota Semarang sudah gak mungkin karena dari perdanya gak memperbolehkan, lahannya per meternya sudah mahal sekali," pungkasnya.
