Jumhur Hidayat Ajak Warga Terdampak Tanggul Laut Harus Mulai Tanam Air
- Jumhur Hidayat menegaskan pembangunan tanggul laut di Semarang adalah proyek strategis nasional, namun bukan solusi tunggal menghadapi banjir dan rob jika perilaku eksploitasi air tanah tidak berubah.
- Kementerian Lingkungan Hidup tengah merancang aturan water farming untuk menjaga keseimbangan air tanah melalui biopori, embung, dan danau buatan disertai pengawasan serta sanksi bagi pelanggar.
- Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang siap mendukung proyek tanggul laut dengan menyediakan lahan dua kilometer di pesisir sebagai laboratorium penanaman mangrove.
Semarang, IDN Times - Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat menyebutkan pembangunan giant sea wall alias tanggul laut menjadi cara strategi nasional untuk mengatasi bencana banjir dan rob di wilayah pesisir pantai utara Jawa.
Jumhur menyatakan Kota Semarang merupakan salah satu daerah yang menjadi titik pembangunan tanggul laut.
Namun ia mengingatkan sebagai proyek strategis nasional (PSN), pembuatan tanggul laut bukanlah satu-satunya solusi untuk menghadapi bencana alam pada masa depan.
"Tapi giant sea wall bukan satu-satunya solusi. Tidak semata itu yang kita andalkan. Kita andalkan bagaimana mengelola daratan. Kalau misalnya di daratan kelakuan kita tidak berubah tetap seenaknya mengambil air tanah ya terjadi penurunan muka tanah, giant sea wall bisa sekalian tenggelam," ungkap Jumhur usai memaparkan keberlangsungan pembuatan tanggul laut dalam seminar nasional di kampus Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Jalan Raya Kaligawe, Selasa (2/7/2026).
1. Jumhur: Kelakuan kita dalam hormati bumi harus dibalik
Ia menekankan bahwa setiap masyarakat yang daerahnya terdampak proyek tanggul laut, semestinya mengubah perilakunya.
Ia mengaku perubahan perilaku musti dilakukan untuk menghormati bumi.
"Intinya (tanggul laut) tetap dibangun tapi kelakuan kita dalam menghormati bumi harus dibalik. Pemerintah juga menginisiasi aturan mengenai water farming. Adalah kegiatan untuk memastikan air (tanah) yang diambil airnya harus dikembalikan. Kalau enggak ya itu pasti turun tanahnya. Di kota kota besar di negara maju, semua orang ambil air tanah harus diberi kewajiban menanam air atau water farming," tuturnya.
2. KLH rancang aturan water farming
Ia mengungkapkan menanam air tanah bisa dengan mematuhi program water farming. Pihaknya sedang merancang aturan mengenai pemberlakuan water farming termasuk mengatur penggunaan biopori, pembuatan danau-danau maupun embung.
Dengan menerapkan aturan water farming, ia mengklaim bahwa air tanah yang diambil warga bisa dikembalikan dengan cara-cara yang natural.
"KLH akan lihat aturannya untuk membangun biopori, danau danau embung embung sehingga air tetap terpelihara. Itu yang bisa menyelematkan. Ini ekosistem lingkungan. Sekarang dibuat peraturannya menteri LH tentang water farming," jelasnya.
Soal apakah dalam pemberlakuan water farming terdapat pengawasan, ia menekankan pastinya dibarengi sejumlah sanksi dan pengawasan. Ia bilang adanya water farming nantinya semata untuk mengurangi dampak penurunan muka air tanah di sejumlah wilayah.
"Pasti dong setiap peraturan mengandung pengawasan mengandung sanksi. Di kota-kota besar turunnya muka air tanah sangat parah. Yang paling parah air tanah yang (kedalaman) 40-50 meter yang skalanya besar," kata Jumhur.
Lebih jauh, pihaknya berusaha melakukan sejumlah kebijakan teknis untuk memberlakukan integrasi sosial. Ia memberi contoh integrasi sosial dilakukan dengan melatih nelayan pesisir agar bisa melaut menggunakan kapal yang besar.
"Termasuk dampak yang positif supaya orang makin makmur. Bisa jadi nelayan kita training kita latih dengan menggunakan kapal yang besar. Itu namanya integrasi sosial untuk menyambut apapun. Ini persiapan sosial. Harus terintegrasi antara pembangunan fisik ekonomi dan sosial," paparnya.
3. Unissula siap sediakan laboratorium mangrove
Rektor Unissula Semarang, Prof Gunarto menyampaikan kampusnya sudah siap menjadi bagian yang terintegrasi dengan proyek tanggul laut.
Salah satu kesiapannya dengan menyediakan lahan untuk membangun laboratorium di pesisir pantai. "Insyallah kita sudah siap dengan pantai dua kilo khususnya untuk lab penanaman mangrove," tandasnya.
