Konsultasi Publik 2025 KPPN Purwokerto Dorong Transparansi Publik
- Kinerja APBN 2025 capai 65,16 persenMelalui FKP, masyarakat dapat menyampaikan usulan, saran, maupun kritik terkait implementasi kebijakan APBN 2025.
- Fokus di bidang pendidikan dan kesehatanFKP menyoroti realisasi anggaran di sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan di Banyumas dan Purbalingga.
- Tingkat kepuasan publik tinggiSurvei kepuasan layanan KPPN Purwokerto pada triwulan II 2025 menunjukkan hasil positif dengan skor indeks pelayanan publik yang tinggi.
Banyumas, IDN Times - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwokerto menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) 2025 pada Rabu (24/9/2025). Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, media massa, hingga LSM, untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di wilayah Banyumas dan Purbalingga.
Kepala KPPN Purwokerto, Tri Ananto Putro, menegaskan bahwa forum ini bertujuan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi sekaligus memberi masukan terhadap pelayanan publik.
"Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan APBN berjalan transparan, efektif, dan sesuai harapan masyarakat. Masukan publik menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas layanan,"ujarnya.
1. Kinerja APBN 2025 capai 65,16 persen
Melalui FKP, masyarakat dapat menyampaikan usulan, saran, maupun kritik. Kinerja APBN 2025 capai 65,16 persen terkait implementasi kebijakan, mulai dari perencanaan, penerapan, hingga evaluasi dampaknya.
Berdasarkan data KPPN per 31 Agustus 2025, realisasi belanja APBN di lingkup Banyumas dan Purbalingga mencapai Rp4,25 triliun atau 65,16 persen dari pagu Rp6,52 triliun. Belanja Kementerian/Lembaga terealisasi Rp1,42 triliun (58,51 persen). Transfer ke daerah sebesar Rp2,82 triliun (69,13 persen).
Sementara untuk belanja daerah, Kabupaten Banyumas mencatat postur APBD Rp4,01 triliun, sedangkan Purbalingga Rp3,9 triliun.
2. Fokus di bidang pendidikan dan kesehatan
FKP juga menyoroti realisasi anggaran di sektor vital. Untuk pendidikan, Kabupaten Banyumas telah menyalurkan Rp332 miliar atau 52,61 persen dari total Rp631 miliar. Sedangkan Purbalingga mencapai Rp193,7 miliar atau 56,27 persen.
Di bidang kesehatan, realisasi anggaran di Banyumas sebesar Rp48,2 miliar (49,4 persen), sementara di Purbalingga Rp16,1 miliar (35,86 persen).
Dalam kesempatan ini, KPPN Purwokerto kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas pelayanan dengan menerapkan prinsip No Bribery, No Kickback, No Gift, dan No Luxurious. Layanan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) hingga konsultasi stakeholder dipastikan gratis tanpa biaya tambahan.
"Kami sudah tersertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya pungutan liar,"tambah Tri.
3. Tingkat kepuasan publik tinggi
Survei kepuasan layanan KPPN Purwokerto pada triwulan II 2025 menunjukkan hasil positif, dengan skor indeks pelayanan publik, inklusivitas, dan persepsi anti korupsi berada di atas 4,6 dari skala 5.
FKP 2025 diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, sehingga pengelolaan keuangan negara semakin transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
"Masukan dari publik sangat penting untuk terus memperbaiki layanan KPPN dan mendorong belanja pemerintah yang lebih efektif dan tepat sasaran,"pungkas Tri.
