Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
IDN Ecosystem
IDN Signature Events
For
You

Menteri PPA Arifah Berharap Kepala Daerah Bisa Naikan Indeks Pembangunan Gender

kesetaraan dan keberagaman (unsplash.com/Hannah Busing)
Intinya sih...
  • Menteri Arifah Fauzi meminta kepala daerah meningkatkan kepedulian terhadap kelompok perempuan untuk menaikkan angka Indeks Pembangunan Gender.
  • Perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan Indonesia, namun masih mengalami diskriminasi dan kekerasan.
  • Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji membeberkan isu strategis terkait pertumbuhan penduduk, pernikahan dini, kesehatan ibu dan anak, serta penanganan stunting.

Semarang, IDN Times - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengharapkan kepada para kepala daerah peserta retret untuk turut berpartisipasi menambah kepedulian terhadap kelompok perempuan. Dengan begitu, menurutnya angka indeks pembangunan gender bisa terkerek naik. 

"Mudah-mudahan dengan kepemimpinan kepala daerah yang baru ini angka-angka ini akan mengalami peningkatan,” jelasnya dalam keterangan yang diterima IDN Times, Selasa (25/2/2025). 

1. Menteri PPA Arifah ungkap beberapa daerah punya IPG diatas rata-rata

Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Mentan Amran Sulaiman, Menkomdigi Mutia Hafid dan Menteri Kependudukan Wihaji bergiliran memaparkan program kerja untuk kepala daerah peserta retret. (IDN Times/Dok Puspen Kemendagri)

Lebih lanjut, Arifah membeberkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di sejumlah daerah. Data yang ditampilkan menunjukkan ada daerah yang angkanya di atas rerata nasional, tapi juga tak sedikit yang di bawah nasional. 

Saat menjadi pembicara pada retret Pembekalan Kepala Daerah yang berlangsung di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Arifah menekankan perempuan memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan di Indonesia. 

2. Separuh penduduk Indonesia adalah perempuan

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat mengikuti retreat hari pertama di Akmil Magelang Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025). (IDN Times/Istimewa)

Banyak analisis yang menyatakan bahwa untuk mencapai pembangunan yang maksimal, maka perempuan harus maju dan berperan setara dalam pembangunan. Karena itu, kepala daerah ditekankan agar menyusun kebijakan yang inklusif dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 281,6 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 142,2 juta laki-laki dan 139,4 juta perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa separuh penduduk Indonesia adalah perempuan.

“Makin banyak bukti bahwa perempuan dapat berpartisipasi dalam pembangunan sama baiknya dengan laki-laki,” paparnya.

3. Perempuan masih dapat pelabelan dan marginalisasi

Para kepala daerah yang mengikuti retreat kepala daerah di Magelang. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Dirinya menjelaskan, perencanaan pembangunan akan menjadi lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan jika perempuan dapat berperan secara signifikan. Dia menyadari, dalam kehidupan sosial perempuan masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi yang menempatkannya lebih rendah dibanding laki-laki.

“Perempuan masih mengalami pelabelan, marginalisasi, subordinasi, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan,” ujarnya.

4. Wahaji ungkap beberapa isu strategis

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, mengadakan gebyar Sekolah Lansia Online Pintar di 65 kelurahan di Jakarta Timur (dok. Istimewa)

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji membeberkan berbagai program kementeriannya. Pihaknya juga punya beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan daerah. Misalnya, pertumbuhan penduduk dan peluang bonus demografi. 

Kemudian ada pula persoalan pernikahan dini, kesehatan ibu dan anak, peran ayah, dan penanganan stunting.

“Ini isu-isu yang nanti akan kita kerjakan dalam quick win yang nanti ter-deliver ke dinas Bapak/Ibu (kepala daerah) sekalian,” ujarnya.

Terkait dengan isu perempuan, dirinya menjelaskan, terdapat 11 juta keluarga dengan kepala keluarga perempuan. Keluarga ini menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, termasuk daerah.

“Karena keluarga dengan kepala keluarga perempuan ini penting untuk menjadi salah satu generasi yang butuh perhatian pemerintah,” tandasnya.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Fariz Fardianto
Dhana Kencana
Fariz Fardianto
EditorFariz Fardianto
Follow Us