Pertamina RJBT Respon Protes Aptrindo Jateng Soal Pemblokiran Barcode

Selain dengan Aptrindo, Pertamina Patra Niaga RJBT juga melakukan koordinasi intensif dengan organisasi serupa seperti Organda. 

Hingga saat ini, tidak ditemukan kendala serupa yang bersifat masif, dan apabila terdapat hambatan di lapangan, Pertamina Patra Niaga RJBT secara proaktif memberikan pendampingan serta solusi agar proses registrasi dan penggunaan QR Code tetap berjalan lancar.

Pihaknya juga menilai bahwa penyampaian informasi yang tidak utuh berpotensi menimbulkan persepsi yang kurang tepat di masyarakat. 

Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong komunikasi yang terbuka dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan, agar setiap permasalahan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.

Dengan sistem koordinasi yang sudah terbangun secara nasional dan dukungan penuh dari tim pusat, pihaknya memastikan implementasi QR Code tetap berjalan optimal untuk mendukung distribusi Solar subsidi yang tepat sasaran.

"Sebagai penutup, Pertamina Patra Niaga RJBT mengimbau seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi yang konstruktif dan memastikan informasi yang disampaikan kepada publik telah terverifikasi secara menyeluruh," akunya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah juragan truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah dan DIY memprotes tindakan PT Pertamina yang memblokir barcode pembelian BBM milik mereka. Pasalnya, upaya pemblokiran barcode jelas-jelas merugikan mereka di tengah lonjakan harga BBM non subsidi. 

Seperti diketahui, harga BBM non subsidi jenis Pertamina Dex dan Dexlite mengalami kenaikan 70 persen ketimbang kondisi normal. Harga Pertamina Dex per April ini berkisar Rp23.900-Rp24.250 per liter. Sedangkan harga Dexlite terbaru yakni Rp23.600 per liter. 

Sekretaris DPD Aptrindo Jateng DIY, Dedi Untoro mengatakan naiknya harga BBM non subsidi sebetulnya tidak jadi persoalan bagi para pemilik truk atau angkutan barang. 

Sebab mayoritas memang tidak terkena dampaknya. Rata-rata sopir truk menggunakan BBM bio solar. 

Hanya saja semenjak harga BBM non subsidi dinaikan di bulan April, pemerintah pusat melalui Pertamina justru memberkati aturan penghapusan barcode. Yang pastinya merugikan pemilik truk. 

"Barcode diblokir sejak ada kenaikan BBM non subsidi. Tiap hari Ada yang (pelaku usaha) yang kena dua lima barcode diblokir. Ada 200 lebih barcode angkutan barang yang terblokir. Dari Pertamina katanya mereka ada penyesuaian data penerima BBM subsidi. Tetapi fakta di lapangan, mereka sama sekali tidak memberikan solusi apapun," ujar Dedi kepada wartawan, Minggu (26/4/2026). 

Ia mengaku upaya Pertamina menghapus barcode angkutan barang berdampak terhadap segi operasional. Dedi menuturkan masifnya penghapusan barcode membuat banyak truk tidak bisa beroperasi karena terkendala pembelian bio solar. 

Sebagai contoh, satu pelaku usaha yang memiliki puluhan truk, saat ini hanya bisa mengoperasikan beberapa truk saja karena armadanya banyak yang berhenti beroperasi.

"Mustinya pemerintah memikirkan nasib kami sebagai pelaku usaha angkutan barang. Karena peran kami ini vital sebagai penyalur logistik dari hulu ke hilir. Nah, kalau kondisi ini berlarut-larut, dampaknya bisa luar biasa. Harga-harga kebutuhan pokok melambung. Dan fatalnya lagi tenaga kita banyak yang nganggur terutama para sopir yang harus menghidupi anak istrinya," urainya.