Perjalanan Anom Widiyantoro menuju kursi Pemalang 1 terbilang cukup dramatis dan penuh warna. Berawal dari dunia korporasi, mengalahkan figur publik kontroversial, hingga akhirnya harus berurusan dengan hukum.
Berikut adalah rekam jejak perjalanan karier politik Anom Widiyantoro dari awal hingga akhir jabatannya.
Sebelum terjun ke panggung politik, Anom merupakan seorang profesional di perusahaan pelat merah. Ia menghabiskan sekitar 25 tahun bekerja di PT Wijaya Karya (Wika) hingga menduduki posisi Direktur PT Wika Realty.
Pada tahun 2021, ia dipercaya menjabat sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko di PT Hotel Indonesia Property (Hipa). Demi mengabdi di tanah kelahirannya, Anom mengundurkan diri dari BUMN pada tahun 2024 untuk maju dalam Pilbup Pemalang.
Maju sebagai pasangan calon nomor urut 03, Anom menggandeng pensiunan ASN, Nurkholes. Pasangan ini diusung koalisi besar yang terdiri dari Partai Golkar, PSI, Perindo, Gelora, Hanura, dan Partai Buruh.
Pada pemungutan suara November 2024, Anom-Nurkholes menang telak dengan raihan 278.043 suara (44,51%). Kemenangan ini sukses menumbangkan dua pasangan rivalnya:
Mansur Hidayat - Bobby Dewantara (Paslon 02 / Petahana)
Vicky Prasetyo - Mochamad Suwendi (Paslon 01)
Kekalahan Vicky Prasetyo di Pemalang berlanjut ke meja hijau. Vicky yang meraih perolehan suara terendah menyoroti dugaan praktik money politics selama masa pemilihan.
Pada Januari 2025, kubu Vicky Prasetyo resmi melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan hasil rekapitulasi KPU yang memenangkan Anom Widiyantoro. Namun, gugatan tersebut ditolak oleh MK sehingga posisi Anom sebagai bupati terpilih tetap sah secara hukum.
Setelah sengketa di MK selesai, Anom Widiyantoro resmi dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan ini mencatatkan sejarah sebagai bagian dari pelantikan kepala daerah serentak pertama yang dipimpin langsung oleh Presiden di Istana.
Masa kepemimpinan Anom di Kabupaten Pemalang berlangsung sangat singkat. Belum genap dua tahun menjabat, langkah politiknya terhenti usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 29 Juli 2026 terkait dugaan korupsi proyek infrastruktur di lingkungan Dinas PUPR Pemalang.