Tim Andika-Hendi Lapor Bawaslu, Temuan Kades Dikerahkan Kampanye

Jhon berkata memang banyak temuan kampanye Pilgub Jateng yang melibatkan para kades tiap daerah.

Justru kondisi sebaliknya dilakukan pihaknya yang tidak pernah mengerahkan para kades untuk berkampanye. 

Lebih lanjut, pihaknya mensinyalir bahwa tindakan mobilisasi para kades telah didalangi oknum tertentu untuk memenangkan paslon Pilgub Jateng. Ada dugaan mobilisasi para kades dilakukan oleh para penguasa yang membackup paslon. 

"Ada pelanggaran hukum yang dianggap biasa. Ini patut dipertanyakan. Juga ada laporan 10 lebih dari (paslon) 02, kami melihat situasi ini jadi kegundahan. Dalam pikada ini ada faktor yang bertindak melawan hukum," ungkapnya. 

"Dari data di lapangan yang banyak itu, banyak sekali kades yang terlibat dan pihak kami 01 justru tidak pernah melibatkan kades. Maka dari itu kami minta Bawaslu saya minta tegas. Gakumdu harus menindaklanjuti. Karena terbukti nyata ada kepentingan politis yang melawan hukum," tambahnya. 

Ketua Bawaslu Jateng, Muhammad Amin mengakui bila pihaknya sudah bertemu tim kuasa hukum Andika-Hendi. Secara prinsipnya pihaknya telah melakukan sesuai prosedur yang ada di undang-undang.

"Kami sangat berterima kasih atas audiensi ini. Bawaslu berupaya melakukan seusai yang diperintah undang-undang," katanya. 

Tercatat selama masa kampanye Pilgub Jateng terdapat 14 kasus dugaan pelanggaran kampanye yang bermunculan di sejumlah kabupaten/kota. 

Namun ia bilang tak semuanya merupakan pelanggaran netralitas ASN. Pihaknya sedang memetakan potensi pelanggaran yang muncul. Mulai potensi pelanggaran administrasi, sengketa dan netralitas ASN. 

"Ada 14 laporan dari masyarakat dari relawan dan pengawas. Kemudian dipilah-pilah dulu," ujar Amin. 

Untuk kasus di Sukoharjo sudah ditindaklanjuti kepada bupati. "Dugaan pelanggaran mereka yaitu keberpihakan. Dia statusnya ASN aktif. Sanksinya Dari tim kepegawaian. Dari kasus Pati juga kita telusuri dulu. Karena ini temuan awal," tandasnya.