Pengembangan AI di Indonesia Hadapi Tantangan SDM Terbatas

Sekjen Partnership Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan (Korika), Sri Safitri mengatakan, salah satu tantangan utama dalam pengembangan AI adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas. Hingga saat ini, jumlah individu yang memiliki keahlian dalam bidang AI masih sangat sedikit. Bahkan, program studi khusus AI di Indonesia baru dimulai.

“Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital juga menjadi hambatan besar. Kemudian, kurangnya pendanaan, serta riset dan pengembangan (R&D). Dari sisi regulasi, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan data dan kebijakan terkait AI. Terakhir, keterbatasan akses terhadap teknologi,” ungkapnya dalam diskusi panel bertajuk “Masa Depan AI: Mampukah Memperkuat Ekonomi Indonesia?”, Selasa (11/3/2025). 

Kendati demikian, kedaulatan AI bukan lagi wacana. Country Lead Business NVIDIA, Adrian Lesmono mengatakan, teknologi AI yang cepat, aman, dan mandiri adalah fondasi kedaulatan digital Indonesia. 

‘’Kedaulatan AI artinya kontrol penuh atas data, efisiensi dan akselerasi digital,’’ ujarnya.

Hal itu disepakati Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, bahwa adopsi AI yang tumbuh pesat di sektor finansial dan ekonomi digital menunjukkan bahwa teknologi ini telah menjadi tulang punggung transformasi ekonomi. 

“Dengan dukungan strategi pemerintah, kolaborasi industri, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja, AI dapat memberdayakan Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.

Pemerintah berperan strategis dalam mendorong pengembangan AI di tingkat nasional, melalui regulasi yang mengatur AI dan tata kelolanya guna memaksimalkan manfaat besar AI sekaligus meminimalkan resikonya.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Insaf Albert Tarigan menyampaikan, diperlukan penyempurnaan strategi pemanfaatan AI nasional yang dapat berfungsi sebagai blueprint panduan bagi pemerintah dan sektor swasta dalam mengadopsi, mengembangkan, serta mengimplementasikan AI. 

“Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat memaksimalkan potensi kerja sama dengan mitra global, mencakup transfer teknologi, investasi, dan penelitian bersama. Kolaborasi semacam ini akan mempercepat adopsi teknologi canggih, membuka akses ke sumber daya global, dan memperkuat kedaulatan teknologi Indonesia,” katanya.

Di Indonesia sendiri, penguatan kedaulatan AI eloknya dilakukan dengan mendorong lebih banyak sektor beralih dari fase Taker ke fase Shaper dan Maker. Sebagai contoh, Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) tidak hanya memanfaatkan AI untuk bisnis seperti peningkatan layanan pelanggan dan kinerja jaringan, tetapi juga aktif membangun ekosistem AI inklusif melalui pengembangan talenta, pelatihan, serta kolaborasi strategis demi pemerataan akses teknologi AI di berbagai sektor.

Selain Indosat yang telah mengadopsi teknologi AI melalui berbagai inovasi seperti Sahabat-AI, Indosat AI Experience Center, dan Digital Intelligence Operation Center (DIOC), sejumlah perusahaan lain juga turut memanfaatkan AI. GoTo, misalnya, menggunakan AI untuk mempersonalisasi preferensi pelanggan dan memprediksi permintaan. 

Sementara itu, Kata.ai mengembangkan solusi AI untuk menciptakan interaksi pelanggan melalui percakapan otomatis. Di sektor pemerintahan, teknologi AI juga mulai umum digunakan, antara lain untuk otomatisasi layanan publik dan moderasi konten oleh Komdigi.

Dengan terselenggaranya diskusi panel ini, menjadi momentum positif untuk mendorong pemahaman strategis tentang peran AI dalam pertumbuhan ekonomi, merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, serta mempererat jejaring kolaboratif demi membangun ekosistem AI nasional yang inklusif dan berkelanjutan.