APBN Penopang Ekonomi Jateng di Tengah Gejolak Global, Ini Penyebabnya
- Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan IV 2024 mencapai 4,96% (y-o-y) dengan inflasi Maret 2025 sebesar 1,43% (m-t-m) dan 0,75% (y-o-y).
- Kinerja fiskal Jawa Tengah menunjukkan surplus anggaran sebesar Rp106 miliar hingga akhir Maret 2025.
- Penerimaan negara terutama dari pajak mencapai Rp24,42 triliun, sedangkan belanja terbesar berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp19,9 triliun.
Semarang, IDN Times — Di tengah tekanan geopolitik global yang masih berlanjut, perekonomian Jawa Tengah menunjukkan performa yang tangguh. Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membuktikan perannya sebagai alat fiskal yang responsif, menjaga daya beli, mendorong pembangunan, dan menstimulasi lapangan kerja.
1. Surplus APBN bukti ketahanan fiskal
Berdasarkan konferensi pers yang digelar oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi Jateng di triwulan IV 2024 tercatat sebesar 4,96 persen (years-on-years/y-o-y). Indikator lain seperti inflasi dan kepercayaan konsumen pun menunjukkan kondisi yang stabil.
Inflasi Maret 2025 tercatat 1,43 persen (month-to-month/m-t-m) dan 0,75 persen (y-o-y), sementara Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menembus angka 116,3—menandakan masyarakat cukup optimistis terhadap kondisi ekonomi.
Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Jawa Tengah, Iman Widhiyanto mengatakan, daya beli petani juga mengalami penguatan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 113,73. Meski Nilai Tukar Nelayan (NTN) sedikit menurun menjadi 100,50, namun secara umum daya beli masyarakat tetap terjaga.
2. APBD didominasi transfer pusat
Hingga akhir Maret 2025, kinerja fiskal Jawa Tengah menunjukkan catatan positif. Penerimaan negara mencapai Rp26,44 triliun (20,43 persen dari target) dan realisasi belanja negara tercatat Rp26,34 triliun (25,21 persen dari pagu).
Dengan selisih tipis, Jawa Tengah berhasil mencatat surplus anggaran sebesar Rp106,07 miliar.
“Ini bukti bahwa pengelolaan fiskal kita cukup efisien dan memberi ruang untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan,” ujar Iman.
Kemudian, penerimaan pajak masih menjadi kontributor utama, dengan capaian Rp24,42 triliun. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga impresif dengan capaian Rp2,02 triliun atau 35,63 persen dari target.
Untuk sisi belanja, porsi terbesar berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp19,9 triliun atau 28,29 persen dari pagu. Sementara belanja Kementerian/Lembaga baru mencapai Rp6,44 triliun.
Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga menunjukkan tren yang positif. Pendapatan daerah hingga akhir Maret 2025 mencapai Rp25,69 triliun (22,72 persen dari target), sedangkan belanja daerah masih relatif rendah, baru terealisasi Rp13,70 triliun atau 11,89 persen.
Fakta menariknya, lebih dari 77 persen pendapatan daerah bersumber dari dana transfer pusat, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Desa. Hal itu menegaskan pentingnya peran APBN dalam mendukung pembangunan layanan publik di tingkat lokal.
3. Respons terhadap dampak tarif AS
Dalam kesempatan yang sama, Kanwil Kemenkeu Satu Jateng memaparkan langkah-langkah strategis mendorong sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 31 Maret 2025 tercatat sebesar Rp9,67 triliun kepada 196 ribu debitur.
Adapun, Kabupaten Pati menjadi penyerap terbesar, yaitu Rp556,35 miliar.
Sementara itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp32,37 miliar untuk 3.000 lebih debitur, terutama di sektor jasa dan hiburan. Kabupaten Jepara tercatat sebagai penerima tertinggi dengan nilai Rp12,09 miliar.
Kemenkeu Jateng juga menyoroti dampak kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat terhadap ekspor Jateng. Mengingat 45,91 persen dari total ekspor Jawa Tengah ditujukan ke AS, langkah antisipatif telah diambil.
