Tak Serius Atasi Erupsi Merapi, Rombongan Pejabat Klaten Diperiksa
Ilustrasi Merapi. IDN Times/Arief Rahmat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Klaten diperiksa oleh tim penyidik Ombudsman lantaran diketahui tidak serius menangani para korban erupsi Gunung Merapi.
Informasi yang diperoleh dari Ombudsman Jawa Tengah, para pejabat yang diperiksa meliputi Kepala Desa Sidorejo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Klaten dan anak buahnya serta Sekretaris BPBD Klaten dan anak buahnya di lapangan.
1. Ombudsman: Penanganan erupsi Merapi butuh upaya serius
ANTARA FOTO/Aloysius Jarot NugrohoKepala Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida menyebut proses pemeriksaan dilakukan atas dasar temuan dalam penanganan korban erupsi Merapi yang tidak berjalan maksimal.
"Kita langsung periksa mereka buat mengorek keterangan karena temuannya di lapangan memang penanganan erupsi Gunung Merapi butuh upaya serius. Juga harus koordinasi antara pemda dan instansi teknis terkait," ujarnya, Jumat (29/1/2021).
Baca Juga: Hasil Swab Molor, 20 Warga Laporkan Dinkes Jateng ke Ombudsman
2. Ombudsman juga minta keterangan ke Bupati Klaten, Magelang dan Boyolali
Bupati Klaten, Jawa Tengah Sri Mulyani. Instagram.com/yani_sunarnoFarida mengungkapkan tahapan pemeriksaan dilakukan beberapa kali. Ia menyatakan perlu memastikan supaya seluruh pejabat di Klaten telah bekerja maksimal saat menangani erupsi Merapi.
Proses pemeriksaan juga mengacu pada surat yang diterbitkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Nomor: B/0163/PC.01.04-14/XI/2020. Farida bilang dirinya juga sudah mengontak Bupati Klaten, Bupati Magelang dan Bupati Boyolali untuk menginformasikan kesiapsiagaannya terkait erupsi Merapi.
"Ada masyarakat yang mengadukan layanan bagi korban bencana Gunung Merapi. Jadi kita juga melayangkan keterangan tertulis kepada Bupati Klaten dan Gubernur Jawa Tengah per 14 Januari kemarin," ujarnya.
Editor’s picks
3. Jalur evakuasi Merapi di Klaten rusak
Ilustrasi Jalur Evakuasi (IDN Times/Sunariyah)Pihaknya menekankan persoalan yang ditemukan terkait jalur evakuasi korban yang terdampak erupsi Merapi, jumlah ketersediaan tempat evakuasi sementara termasuk lokasi hunian dan pemenuhan hak-hak dasar warga terdampak.
Selain itu, juga berkaitan dengan koordinasi pemda dengan perangkat desa mengenai jumlah warga terdampak dan ketersediaan tempat evakuasi. "Dan terakhir mengenai alokasi anggaran. Pejabat terkait kita periksa terkait jalur evakuasi yang rusak di Kabupaten Klaten," tegasnya.
Farida menambahkan bahwa pemeriksaan yang telah dilakukan masih dalam telaah lanjutan yang berada pada keasistenan pemeriksaan laporan.
4. Total ada 882 pengungsi di tiga daerah
Ilustrasi Penampungan Pengungsi (IDN Times/Mardya Shakti)Terpisah, Pelaksana tugas Kepala BPBD Jateng, Syafruddin menyampaikan saat ini ada 882 warga di tiga kabupaten yang mengungsi akibat terdampak erupsi Gunung Merapi.
Jumlah pengungsi dari Magelang berasal dari Desa Pateng. Kemudian jumlah pengungsi di Klaten ada dari Desa Balerante sebanyak 227 orang dan Desa Tegalmulyo ada 122 orang. Sedangkan jumlah pengungsi di Boyolali sebanyak orang.
"Petugas di Klaten juga mengungsikan 114 sapi piaraan warga ke tempat yang aman," jelasnya kepada IDN Times secara terpisah.
Namun, untuk saat ini ia mengklaim ada banyak pengungsi yang memilih pulang ke rumahnya karena menganggap erupsi tidak membahayakan. "Kemarin barak pengungsian memang penuh tapi sekarang warga ada yang pulang ke rumahnya. Karena arah awan panas dianggap masih aman," tukasnya.
Baca Juga: Tiga Bulan Mengungsi, Ini yang Dirasakan Warga Desa Tlogolele Merapi
