Gerindra Jateng Minta Lokasi KDMP yang Menuai Polemik Dievaluasi
Pimpinan DPD Gerindra Jawa Tengah mendorong proses evaluasi terhadap lokasi-lokasi koperasi desa merah putih (KDMP) yang bermasalah. Fraksi Gerindra DPRD Jateng menganggap semestinya pengoperasian KDMP bisa meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat.
"Kami justru memantaunya lewat media sosial. Itu di luar kendali kami. Bagaimana proses penentuan lokasinya, termasuk ada koperasi yang saling berhadapan, ternyata karena berada di desa yang berbeda dan hanya dipisahkan oleh jalan. Mungkin lokasi yang dianggap strategis memang ada di situ," ujar Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah, Dwi Yasmanto, saat acara diskusi kepemudaan di Restaurant Istana Kota Semarang, Kamis (9/7/2026).
Yayan mengaku belum mengetahui secara rinci dasar pertimbangan penentuan lokasi tersebut.
Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap tata kelola dan penentuan lokasi KDKMP agar program tersebut dapat berjalan lebih efektif. Utamanya biar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
Menurutnya, berbagai kekurangan yang masih ditemukan perlu segera dibenahi untuk memastikan tujuan utama program benar-benar tercapai.
“Terkait kedua program tersebut, hal yang dirasa kurang tepat, seperti tata kelola harus dibenahi untuk memastikan MBG dan KDKMP berjalan dengan baik sesuai harapan Presiden Prabowo, yaitu mensejahterakan bangsa,” paparnya.
Ia mengatakan pembangunan KDKMP di berbagai daerah saat ini masih berada pada tahap persiapan sehingga sebagian besar koperasi belum beroperasi secara optimal. Ke depan, koperasi tersebut ditargetkan terintegrasi dengan pelaksanaan Program MBG.
“Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih ini memang dirancang untuk menggerakkan perekonomian di tingkat bawah,” ujar Yayan.
Menurut Yayan, konsep yang digagas Presiden Prabowo Subianto diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa. Dengan demikian, manfaat pembangunan diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Untuk dampak ekonomi MBG mulai terlihat melalui operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Keberadaan SPPG tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga memicu aktivitas ekonomi di lingkungan sekitar.
Yayan mencontohkan, satu dapur MBG dapat melibatkan sekitar 30 relawan dengan insentif rata-rata Rp2 juta per bulan. Artinya, terdapat perputaran uang sekitar Rp60 juta setiap bulan yang beredar di masyarakat.
“Uang itu kemudian dibelanjakan di warung, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan berputar kembali di masyarakat. Efek gandanya cukup besar untuk menggerakkan ekonomi desa,” jelasnya.
Selain mendongkrak ekonomi lokal, kedua program tersebut juga dinilai berpotensi mendukung upaya peningkatan gizi masyarakat dan penanganan stunting.
