Jokowi menanggapi pertemuan Gibran dan Megawati sebagai hal biasa dan bagus.
Pemakzulan Gibran dianggap sebagai dinamika demokrasi, presiden dan wakil bisa dimakzulkan jika melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela.
Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan, presiden dan wakil dipilih oleh rakyat secara langsung.
Surakarta, IDN Times - Presiden ke-7 Joko “Jokowi” Widodo menanggapi pertemuan antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (2/6/2025) lalu.
Tak hanya itu, Jokowi juga menganggapi adanya surat pemakzulan Gibran dimana saat ini sudah sampai di MPR.
Ditemui di kediamannya, Jokowi menganggap biasa pertemuan antara anaknya Gibran dan Megawati, kedati demikian ia menilai pertemuan tersebut sangat bagus.
“Ya biasa saja, bagus. (Pesan politisnya bagaimana pak ?) ya biasa saja, bagus bagus saja,” ujar Jokowi, Jumat (6/6/2025).
Lebih lanjut ditanya soal surat pemakzulan Gibran dimana saat ini telah diterima di Majelar Perwakilan Rakyat (MPR), Jokowi mengatakan jika presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan jika melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela.
Menurut Jokowi, desakan dari para purnawirawan TNI tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang terjadi dalam sistem politik terbuka.
“Itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja. Biasa, dinamika demokrasi kan ya seperti itu,” ujar Jokowi.
“Ada yang menyurati seperti itu ya itu dinamika demokrasi kita, biasa saja,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Jokowi menilai jika Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan. Ayah Wapres Gibran tersebut juga mengatakan jika presiden dan wakil presiden satu paket, dan dipiliha oleh rakyat secara langsung.
“Pemilihan presiden kemarin satu paket bukan sendiri-sendiri kayak di Filipina itu kan sendiri-sendiri. Di kita kan satu paket,” kata Jokowi.
“Bahwa pemakzulan harus presiden, wakil presiden misalnya melakukan korupsi, perbuatan tercela, atau pelanggaran berat itu baru,” pungkas Jokowi.