Pengamat Teknologi Pertanian Soroti Pentingnya Keamanan Pangan MBG

“Program ini baik, tetapi implementasinya belum kuat. Jaminan keamanan pangan, kualitas makanan, kompetensi SDM, hingga Sistem Pengelolaan Penyediaan Pangan (SPPG) masih perlu dibenahi secara serius,” ungkap dosen Fakultas Teknologi Pertanian itu.

Pakar keamanan dan integritas pangan tersebut secara khusus menyoroti risiko yang muncul ketika standar keamanan pangan tidak dijalankan secara disiplin. Menurutnya, kasus makanan tidak layak hingga keracunan bukan sekadar insiden teknis, melainkan ancaman serius terhadap kepercayaan publik.

“Kalau masih terjadi kasus keracunan atau makanan tidak layak, program ini akan terus ditolak. Orang tua tidak akan mengambil risiko terhadap kesehatan anaknya,” ujarnya.

Selain itu, Inneke juga menilai persoalan transparansi menjadi titik krusial. Tanpa sistem yang terbuka dan akuntabel, program MBG akan sulit mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Lebih jauh, ia mempertanyakan efektivitas pendekatan yang terlalu sentralistik dalam pelaksanaan program. Menurutnya, kondisi di lapangan sangat beragam dan tidak bisa sepenuhnya diatur dari pusat tanpa melibatkan daerah.

“Kuncinya ada pada kemauan pemerintah pusat untuk mendengar. Perlu dievaluasi, apakah sistem yang terlalu terpusat ini sudah tepat, atau justru perlu memberi ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dan sekolah,” jelasnya.

Adapun, masukan akademisi tersebut juga akan dibahas pada acara Dialog Nasional bertajuk ‘’Praktik Baik MBG’’ yang akan diselenggarakan pada tanggal 28-30 April 2026 di Hotel Gumaya, Semarang. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menghimpun masukan dari kalangan akademisi dan praktisi guna memastikan program berjalan optimal dan berkelanjutan.

Inneke berharap melalui kegiatan dialog nasional MBG tersebut bisa menghasilkan keputusan, bukan sekadar kesimpulan. Forum ini diharapkan mampu mendorong perubahan nyata, terutama dalam tiga hal utama, yakni standar keamanan pangan yang ketat, sistem pengawasan yang transparan, dan pelibatan aktif pemerintah daerah serta sekolah.

“Dialog seperti ini harus berujung pada langkah konkret. Perbaikan kualitas dan keamanan pangan tidak bisa ditunda, dan pelaksanaan program harus lebih terbuka serta adaptif terhadap kondisi di lapangan,” tegasnya.

Sementara, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, juga terus mendorong penguatan kualitas program MBG di Ibu Kota Jawa Tengah.

‘’Pemerintah Kota Semarang memandang masukan ini sebagai catatan penting dalam mendorong perbaikan berkelanjutan program MBG. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan sekolah dinilai menjadi kunci untuk memastikan program ini benar-benar memberi manfaat, bukan justru menimbulkan risiko,’’ katanya.