Wali Kota Sambat ke Menko Pemberdayaan Masyarakat soal Warga Miskin yang Tinggal di Bantaran Sungai Semarang
- Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, kunjungi Kota Semarang.
- Wali Kota Agustina Wilujeng sampaikan keluh kesah tentang pengentasan kemiskinan di Semarang.
- Kunjungan tersebut membahas warga miskin yang tinggal di bantaran Sungai Semarang.
Semarang, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengunjungi ke Kota Semarang, Kamis (19/6/2025). Pada kunjungan tersebut Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menyampaikan keluh kesah terkait tantangan pengentasan kemiskinan di Ibu Kota Jawa Tengah.
1. Penurunan angka kemiskinan terhambat faktor lingkungan
Agustina menyampaikan, meski berbagai program sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan telah dijalankan hingga tingkat kelurahan dan kecamatan, penurunan angka kemiskinan di Kota Semarang masih terhambat oleh faktor lingkungan dan keterbatasan infrastruktur.
“Salah satu hambatan utama adalah banyaknya warga yang tinggal di bantaran sungai Banjir Kanal Barat (BKB) dan Banjir Kanal Timur (BKT). Tanah tersebut milik BBWS dan merupakan ruang terbuka hijau, sehingga tidak bisa ditata atau dibangun intervensi permanen oleh kota. Kalau tidak ada peran pusat, kami akan kesulitan menembus batas-batas kewenangan itu,” ungkap Agustina kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar.
Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di kota Semarang pada tahun 2024 masih berada di kisaran 4 persen. Angka ini belum sesuai target RPJMD yang dipatok sebesar 3,39 persen dan ditargetkan turun menjadi 2,99 persen pada akhir 2029.
2. Penanggulangan kemiskinan jadi agenda prioritas
Menanggapi hal tersebut, Menko Muhaimin menegaskan, penanggulangan kemiskinan harus menjadi agenda prioritas semua pihak, mulai dari kementerian, lembaga negara hingga pemerintah daerah atau pemda.
“Program pengentasan kemiskinan harus jadi agenda prioritas teratas,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut Muhaimin juga menyampaikan, target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan. Ini untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
“Kemiskinan bukan hanya soal pendapatan, tapi soal beban pengeluaran. Maka, subsidi harus diarahkan untuk mengurangi pengeluaran masyarakat—harga bahan pokok stabil, sekolah gratis, transportasi bagus. Di sisi lain, kita juga perlu memperbanyak wirausaha dan mempercepat transisi penerima bantuan menjadi mandiri,” terangnya.
3. Kantong kemiskinan bisa diubah jadi wilayah mandiri dan produktif
Muhaimin juga menyampaikan bahwa bansos diterima maksimal lima tahun, kecuali untuk lansia dan penyandang disabilitas. Ia berharap kantong-kantong kemiskinan bisa disulap menjadi wilayah yang mandiri dan produktif.
Dalam penutupnya, Muhaimin menekankan bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.
“Kalau tak ada pendidikan, kemiskinan bisa saja turun, tapi tetap turun-temurun,” pungkasnya.
