2. Pemerintah kurang tegas terharap pelanggar protokol kesehatan virus corona

Pelanggar tidak memakai masker disuruh push up dalam razia yang dilakukan Satpol PP Kota Semarang. Dok. Satpol PP Kota Semarang

Gerakan Jateng di Rumah Saja tersebut juga akan menutup aktivitas di pasar tradisional dan modern, pertokoan, serta objek wisata. Hal itu dipastikan Frans bakal memengaruhi dunia usaha. Kendati demikian, upaya itu juga harus disertai dengan ketegasan pemerintah dalam menindak pelanggar protokol kesehatan virus corona.

‘’Dunia usaha sangat merasakan dampak dari pandemik COVID-19 dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah seperti PPKM atau PSBB. Namun, di sisi lain kami melihat pemerintah masih kurang tegas dan belum memberikan sanksi yang sungguh-sungguh dan tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan,’’ kata Frans.

Adapun soal protokol kesehatan di tempat kerja dan pabrik, Apindo sudah menginstruksikan ke seluruh anggota untuk menerapkan secara ketat. Upaya pencegahan penularan COVID-19 tersebut sudah dilakukan sejak bulan April 2020.

‘’Kami sudah ketat menerapkan protokol kesehatan ini dengan ketat di tempat kerja dan pabrik, tapi bagaimana penerapan di luar disiplin atau tidak kan kami tidak tahu,’’ tuturnya.

3. Apindo menilai dunia usaha mulai membaik

Pabrik Ikan Tilapia di Semarang, Jawa Tengah. IDN Times/Dhana Kencana

Frans mengungkapkan bahwa kondisi dunia usaha di Jateng mulai dari kuartal ketiga dan keempat 2020 sudah membaik dan ada harapan. Sebab, pengusaha terutama di sektor manufaktur mulai tumbuh seperti produksi yang telah berjalan 60 persen, hingga aktivitas ekspor telah mencapai 30 persen.

Serupa, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jawa Tengah Billy Dahlan mengatakan, penerapan PPKM maupun Gerakan Jateng di Rumah Saja harus disesuaikan dengan demografis dan geografis suatu daerah. Karena setiap daerah berbeda-beda dan belum tentu cocok menerapkan kebijakan tersebut.

‘’Apakah pemerintah tidak ada cara lain untuk menekan kasus COVID-19 tanpa menghentikan pergerakkan ekonomi? Sebab, skema PPKM atau PSBB ini di daerah tertentu belum tentu bisa berjalan,’’ ungkapnya.

4. Sektor perhotelan terpuruk saat PPKM jilid 1

Ilustrasi hotel (IDN Times/Anata)

Billy yang juga CEO Dafam Hotel Management itu mengungkapkan, sektor perhotelan banyak yang terdampak, salah satunya hotel miliknya. Dari 20 hotel yang dikelola Dafam di Jawa dan Bali, dalam satu periode PPKM selama dua minggu merugi Rp200juta-Rp300juta per hotel.

‘’Dampaknya itu tidak hanya dirasakan dua pekan selama PPKM, tapi bisa sampai tiga bulan berikutnya. Sebab, kami sudah dealing dengan banyak pihak seperti konsumen, pajak, supplier, bank, hingga investor,’’ katanya.

Dalam kondisi seperti ini para pengusaha juga membutuhkan kepastian dari pemerintahan dalam penanganan COVID-19.

‘’Pemerintah harus bisa memberikan kepastian supaya ekonomi tetap jalan. Jika tidak bisa, maka yang bisa diupayakan adalah aktivitas masyarakat diizinkan tetap berjalan seperti biasa, tapi pemerintah perlu menyediakan fasilitas kesehatan untuk menangani COVID-19,’’ tandasnya.

Baca Juga: Jateng di Rumah Saja, Usulan Ganjar Tekan COVID-19, Kalian Setuju?