Komentar Gibran Tentang Film Dirty Vote yang Disebut Sudutkan Kubu 02
Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka. (IDN Times/Larasati Rey)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surakarta, IDN Times - Cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka mengaku belum menonton film dokumenter Dirty Vote yang diduga menyudutkan pasangan Prabowo - Gibran.
Baca Juga: Sebut Dirty Vote Fitnah, TKN Prabowo-Gibran Minta Rakyat Tak Terhasut
1. Mengaku belum mengetahui
Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka. (IDN Times/Larasati Rey)Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Solo disela meninjau RTLH di Kampung Sewu. Ditanya soal isi film dokumenter tersebut Gibran mengaku belum menyaksikan film yang dibintangi oleh tiga ahli hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
"Saya belum tahu, makasih ya masukannya,” jelasnya di Kelurahan Kampungsewu, Jebres, Solo, Senin (12/2/2024).
2. Minta dibuktikan kalau ada kecurangan
Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka tiba di GBK dengan menggunakan motor pada Sabtu (10/2/2024). (youtube.com/Waktunya Indonesia Maju)Ditanya soal tuduhan dari film tersebut yang menyudutkan 02, Gibran justru meminta untuk membuktikan jika terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan kubu pasangan Prabowo - Gibran.
Editor’s picks
“Ya kalau ada kecurangan silahkan nanti dibuktikan, dilaporkan nggih,” jelasnya.
3. Mengaku belum nonton
PinterestGibran juga mengaku belum menyaksikan film dokumenter tersebut. “Saya belum nonton, biasa aja,” jelasnya.
Perlu diketahui, Film dokumenter Dirty Vote dirilis pada Minggu (11/2/2024) atau hari pertama masa tenang Pemilu 2024.
Film garapan Dandhy Laksono tersebut mengungkap berbagai upaya kecurangan yang terjadi saat Pemilu 2024. Akibatnya film kontroversial itu menjadi perbincangkan dan dianggap merugikan pasangan Prabowo-Gibran.
Terdapat tiga orang ahli Tata Negara yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari yang mengungkap berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi.
Film tersebut juga mengungkapkan bahwa penggunaan infrastruktur kekuasaan yang kuat, tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang demi mempertahankan status quo. Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara.
Baca Juga: Film Dirty Vote Kritisi Pemekaran Provinsi dan Penunjukan Penjabat
