2. RT/RW/desa dan kelurahan harus batasi mobilitas warga

Ilustrasi lockdown (IDN Times/Arief Rahmat)

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengambil langkah untuk menekan angka penyebaran kasus dengan menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang percepatan penanggulangan lonjakan kasus COVID-19 di Jawa Tengah.

"Instruksi Gubernur sudah saya kirimkan ke seluruh bupati/wali kota di Jateng. Saya minta instruksi benar-benar dijalankan agar lonjakan kasus COVID-19 di Jateng saat ini bisa segera dikendalikan," kata Ganjar sebagaimana dalam keterangan resmi yang diterima IDN Times, Selasa (29/6).

Pada instruksi ada 7 perintah langsung Ganjar kepada para kepala daerah di Jateng. Yaitu mereka wajib melakukan pembatasan total (lockdown) pada RT/RW/desa dan kelurahan yang masuk zona merah.

Lockdown dimaksud adalah membatasi mobilitas warga keluar masuk wilayah RT/RW/desa maksimal pukul 20.00 WIB. Semua warga dilarang beraktivitas diluar jam tersebut kecuali darurat.

Lalu, melarang kerumunan yang melibatkan lebih dari tiga orang, termasuk melarang keramaian di tempat umum dan meminta kegiatan keagamaan dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing sampai wilayahnya tak lagi masuk zona merah.

“Pelaksanaan pembatasan total tersebut harus dijaga ketat oleh aparat desa dengan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dan satgas jogo tonggo,” tegasnya.

3. Protokol kesehatan COVID-19 lebih ditingkatkan

Petugas kepolisian memegang papan imbauan saat Operasi Yustisi penerapan protokol kesehatan di Jalan Jhon Aryo Katili di Kota Gorontalo, Gorontalo, Senin (14/9/2020). Operasi terpadu Polri dan Satpol PP tersebut dilakukan agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID-19. ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin

Ganjar juga memerintahkan bupati/wali kota untuk mendorong gerakan saling mengingatkan (Eling lan Ngelingke). Gerakan tersebut penting untuk menyadarkan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan virus corona khususnya 5 M secara luas.

“Ingatkan masyarakat untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas,” katanya.

Bupati/wali Kota juga diminta mengaktifkan call center atau hotline untuk pelayanan informasi dalam penanganan COVID-19. Setiap keluhan dan aduan dari masyarakat, diharapkan Ganjar harus ditangani secara cepat.

4. Bupati/wali kota wajib percepat program vaksinasi

Ilustrasi vaksinasi COVID-19 (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Ganjar juga meminta kepala daerah wajib memastikan ketersediaan obat, alat kesehatan, oksigen dan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatan (nakes) di masing-masing rumah sakit. Jumlah tempat tidur Intensive Care Unit (ICU) dan isolasi juga harus ditingkatkan, minimal 40 persen dari yang sudah tersedia saat ini.

Selain itu, mereka juga diminta untuk menyiapkan dan menyediakan tempat isolasi terpusat dengan menggunakan aset-aset pemerintah.

Lebih dari itu, bupati/wali kota juga diminta untuk mempercepat program vaksinasi. Mereka diminta membuta sentra-sentra vaksinasi.

“Silakan bekerja sama dengan asosiasi dan komunitas untuk percepatan vaksinasi,” tegas Ganjar.

Sedangkan poin kedua ditujukan kepada Kapolda Jateng, Pangdam IV Diponegoro, rektor, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perangkat daerah, pimpinan BUMN dan BUMD di wilayah Jateng, untuk mendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.

Baca Juga: Yang Mujur dan Ajur Karena Vaksinasi COVID-19 di Semarang