Laporkan Rektor ke KPK, Mahasiswa Hukum Unnes Diskorsing 6 Bulan

Ia menyatakan sejak Senin (16/11/2020) dirinya tidak bisa lagi kuliah lantaran skorsing selama 6 bulan yang dijatuhkan pihak kampus. Frans menilai sanksi tersebut terkesan mengada-ada.

Pasalnya, pihak Dekan Fakultas Hukum yang memberi sanksi menganggap dirinya terlibat Organisasi Papua Merdeka (OPM) serta telah melecehkan nama Rektor Unnes karena dilaporkan ke KPK.

"Bagi saya hukuman itu sengaja dibuat-buat. Soalnya dari Dekan Fakultas Hukum bilangnya saya terlibat ormas Papua Merdeka dan sudah menjelekkan nama Rektor Unnes," akunya.

Selama ini, Frans mengaku kampusnya kerap melakukan tindakan represif dengan menjatuhkan sanksi bagi mahasiswa yang mengkritisi kebijakan rektor Unnes. Terakhir kali, ia harus berhadapan dengan komisi sidang etik karena dianggap telah memprotes kebijakan penarikan biaya UKT selama pandemik COVID-19.

"Seringnya saya dihadapkan di sidang etik karena ikut mengkritik kebijakan rektor. Tapi selama sidang, pihak kampus tidak bisa membuktikan kesalahan saya. Baru sekarang saya dapat skorsing. Otomatis saya gak bisa kuliah, nganggur selama enam bulan," terangnya.

Dengan penonaktifan itu, Frans bilang saat ini masih menetap di Semarang. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah kostnya sembari menunggu untuk melakukan gugatan atas keputusan kampusnya tersebut.

"Saya rencananya masih tetap di Semarang. Karena saya gak bisa ngapa-ngapain, mau pulang ke Medan juga nanggung. Nanti saya akan upayakan menggugat lewat PTUN atau lembaga lainnya," kata mahasiswa semester 9 Fakultas Hukum (FH) Unnes itu.

Terpisah, Kepala UPT Humas Unnes, Muhammad Burhanudin mengungkapkan Frans Joshua sebenarnya memiliki jejak prestasi yang cukup bagus.

Frans merupakan salah satu mahasiswa yang sempat memperoleh beasiswa Bidikmisi selama 8 semester. Meski begitu, pihaknya menyerahkan proses sanksi disiplin kepada masing-masing fakultas.

"Untuk hukumannya yang ngasih dari dekan fakultas. Kita gak bisa komentar apa-apa. Apalagi kan itu bukan hukuman, tapi hanya teguran aja," jelasnya.

Sebelumnya, Pimpinan Fakultas Hukum UNNES bersama tim pengembang karakter mahasiswa melaksanakan pembinaan akademik dan moral karakter kepada Frans Josua Napitu, mahasiswa FH Unnes. Ia dikembalikan ke orangtuanya untuk dibina.

“Pimpinan  Fakultas Hukum UNNES telah berusaha menyampaikan informasi dan undangan kepada orangtua  Frans Josua Napitu, namun tidak hadir,” kata Dekan Fakultas Hukum Unnes, Rodiyah, melansir laman resmi Radio Republik Indonesia (RRI).

Ia menjelaskan, mahasiswa dengan NIM 8111416166 itu sudah mendapat nasehat dan peringatan dari pimpinan kampus, tentang dugaan keterlibatannya terhadap simpatisan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Namun Frans Josua Napitu mengabaikan dan tidak memerdulikan. 

“Menimbang dan memperhatikan fakta tersebut dan berdasarkan pasal 7 UU No 20 Tahun 2003 kami memutuskan mengembalian mahasiswa bernama Frans Josua Napitu kepada orang tua,” ujarnya.

Rodiyah menerangkan, keputusan pengembalian mahasiswa dituangkan dalam Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor 7677/UN37.1.8/HK/2020. Dalam surat keputusan tersebut disampaikan beberapa pertimbangan dalam mengambil keputusan pengembalian mahasiswa kepada orang tuanya.

Di antaranya Fakultas Hukum telah melakukan pembinaan moral karakter mahasiswa atas nama Frans Josua Napitu. Selain atas perbuatan yang melanggar etika mahasiswa terutama diduga keterlibatannya pada simpatisan OPM yang diduga mengancam keutuhan NKRI.

“Mahasiswa tersebut  juga telah telah membuat pernyataan yang pada intinya akan menjaga nama baik diri sebagai mahasiswa dan nama baik lembaga Unnes. Namun kenyataannya yang bersangkutan tidak menepati. Untuk itu Fakultas Hukum menetapkan keputusan pengembalian pembinaan moral karakter Frans Josua Napitu ke orangtua," jelasnya.