Semarang, IDN Times - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro (BEM Undip) menggelar aksi demonstrasi turun ke jalan guna menyuarakan keresahan mereka terhadap arah kebijakan pemerintah saat ini, Senin (24/8/2026) kemarin.
Para mahasiswa mengkritik tajam berbagai isu krusial nasional. Mulai dari mundurnya iklim demokrasi, menyempitnya ruang sipil, krisis kebijakan pangan, hingga dugaan penguatan kembali peran militer di ranah sipil masyarakat.
Aksi turun ke jalan ini menurut Ketua BEM Undip, Nur Maajid Taufiqurrahman, bersama massa mahasiswa membawa lima tuntutan spesifik yang mendesak untuk segera dievaluasi oleh pemerintah dan wakil rakyat:
Mahasiswa menuntut agar penguatan pemerintahan daerah harus sejalan dengan prinsip demokratisasi, sehingga kebijakan tidak kembali bersifat sentralistik (terpusat).
Mendesak adanya transparansi dan pengawasan publik yang ketat dalam setiap eksekusi kebijakan-kebijakan strategis pemerintah.
Meminta negara melindungi ruang kebebasan sipil sekaligus memperbaiki pola komunikasi publik antara pemerintah dan masyarakat.
Menuntut lahirnya kebijakan pangan yang tidak hanya berorientasi pada ketersediaan, tetapi juga mampu menjamin keterjangkauan harga bagi rakyat kecil.
Mendesak tata kelola pembangunan yang lebih berkeadilan, khususnya dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat di kawasan pesisir.
Selain lima tuntutan di atas, BEM Undip juga menyoroti sejumlah program pemerintah pusat yang dinilai terlalu menyedot APBN.
Dalam orasinya, mahasiswa secara khusus mengkritisi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka menilai program tersebut berpotensi besar membebani keuangan negara tanpa memberikan dampak yang terukur bagi kesejahteraan masyarakat bawah. Aksi ini menjadi ruang terbuka bagi mahasiswa untuk mendesak pemerintah agar tidak antikritik terhadap penggunaan uang rakyat.
Setelah rangkaian orasi yang panjang, perwakilan massa BEM Undip akhirnya ditemui oleh pihak DPRD Jawa Tengah menjelang petang.
Sekitar pukul 17.50 WIB, Abdullah Aminuddin, anggota Komisi B dari Fraksi PKB, hadir dan duduk di tengah kerumunan mahasiswa untuk mendengarkan aspirasi mereka. Namun, dialog tersebut tampaknya tidak memuaskan pihak mahasiswa.
Massa aksi secara terbuka menyebut bahwa tanggapan dan janji yang disampaikan oleh perwakilan DPRD Jateng tersebut hanya sekadar janji tanpa adanya jaminan langkah konkret untuk menindaklanjuti tuntutan mereka ke tingkat pusat.