2. Setahun pandemik sudah ada 32 ribu buruh di Jateng yang di-PHK

Ilustrasi PHK (IDN Times/Arief Rahmat)

Menurutnya pemerintah seharusnya menjembatani kepentingan para buruh agar mendapatkan THR yang layak di masa pandemik dan bukan malah melemparkan pilihan untuk mencicil THR. 

Pemberian THR dengan cara dicicil justru menyebabkan nasib para buruh semakin nelangsa. Selama setahun pandemik saja, ia mencatat terdapat 32 ribu buruh di Jateng yang sudah terkena pemutusan hubungan kerja alias PHK. 

Jumlah itu, katanya belum termasuk buruh-buruh yang telah dirumahman. "Kalau buruh yang dirumahkan ada 12 ribu lebih. Dan sebenarnya di tahun inilah jadi momentum bagi pemerintah untuk menunjukan kepeduliannya kepada para buruh. Kembalikanlah usulan THR dicicil itu ke dalam undang-undang, jangan diumbar ke publik. Sebab itu malah dijadikan alat oleh pengusaha-pengusaha yang nakal untuk menunda pembayaran THR," ungkapnya. 

3. KSPI Jateng: THR yang dibayar penuh bisa tingkatkan daya beli masyarakat

ANTARA FOTO/Aji Styawan

Selain itu, ia menyebut jika THR dibayar secara penuh, maka bisa meningkatkan daya beli masyarakat selama momentum Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriyah. 

"Kalau warga diberi bantuan lagi, kesannya kurang bermanfaat karena yang dirasakan hanya sesaat. Mendingan diberi THR penuh agar daya beli masyarakat saat Lebaran dapat meningkat," paparnya. 

4. Apindo tidak bisa memaksa perusahaan bayar THR penuh

Ilustrasi industri pabrik (IDN Times/Arief Rahmat)

Sedangkan, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng, France Kongi mengklaim sejauh ini para pengusaha masih berkomitmen bisa membayar THR penuh 100 persen. Hanya saja, dirinya tak bisa memaksakan kondisi jika ada kondisi keuangan perusahaan sedang tidak sehat, sehingga hanya bisa mencicil THR. 

"Saya gak bisa maksain perusahaan-perusahaan untuk bayar THR secara penuh. Karena di wilayah kita, dari total 1.600 perusahaan, sekitr 10 persen di antaranya yang kondisinya gak sehat. Jadi kita gak bisa maksa. Kita prinsipnya berkomitmen tetap bayar THR tepat waktu," tegasnya saat dikonfirmasi IDN Times via telepon. 

5. Ketua Apindo Jateng: Mestinya buruh bersyukur pabrik bisa beroperasi lagi

Ilustrasi pabrik. Unsplash/Patrick Hendry

Frans bilang mayoritas perusahaan yang beroperasi di 35 kabupaten/kota rata-rata bergerak di bidang manufaktur. Mulai pabrik tekstil, garmen, baja, pemintalan benang, perkayuan hingga jasa infrastruktur. 

Frans menekankan pembayaran THR yang sering digulirkan saat mendekati Ramadan maupun Lebaran jangan lagi dipolitisir. Dengan kondisi pandemik yang masih berlangsung saat ini, pihaknya menyatakan para buruh mestinya bersyukur karena sektor indutri mulai bergeliat lagi. 

"Dari yang awal pandemik baru 30 persen yang beroperasi, sekarang setahun lebih pandemik kita harus bersyukur. Soalnya pabrik-pabrik sudah menggeliat lagi. Minimal 60 persen pabrik yang ada di Jateng sudah aktif beroperasi lagi," pungkasnya. 

Baca Juga: Sanksi dan Denda Menanti Perusahaan yang Telat dan Tidak Bayar THR