Bank Mandiri Jateng DIY Jaga NPL 1 Persen, Optimalkan Dana Rp55 T untuk UMKM
- NPL tetap rendah di Jateng DIY
- Bank Mandiri fokus pada penyaluran dana ke UMKM
- Alokasi dana Rp55 T dari pemerintah untuk menurunkan suku bunga
Semarang, IDN Times — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region VII Jawa 2 yang meliputi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sukses menjaga kualitas kredit dengan tingkat kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) tetap rendah. Yakni di kisaran 1,02--1,03 persen.
Di saat yang sama, bank pelat merah itu juga siap mengoptimalkan penempatan dana pemerintah sebesar Rp55 triliun untuk memperkuat pembiayaan sektor produktif, terutama untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) .
1. NPL terjaga rendah
Regional Regional CEO PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region VII Jawa 2, Iwan Tri Imawan menyatakan, wilayah Jateng dan DIY berperan strategis dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).
Bersama Region II (Sumatra) dan Region VIII (Jawa Timur), Bank Mandiri di Jateng DIY menjadi tulang punggung (backbone) dalam mendukung akses pembiayaan masyarakat.
“Alhamdulillah, NPL di Jawa Tengah–DIY itu kalau di usaha rakyat hanya sekitar 1,02--1,03 persen. Prinsip kami jelas, kami ingin membantu rakyat,” kata Iwan di Semarang, Kamis (2/10/2025).
2. Fokus Penyaluran ke UMKM
Untuk diketahui, Bank Mandiri Region VII membawahi delapan area dengan 230 cabang di Jateng DIY. Di antaranya dua di Semarang, kemudian Kudus, Tegal, Purwokerto, Magelang, Yogyakarta, dan Surakarta.
Penyaluran dana KUR, lanjut Iwan, difokuskan ke sektor-sektor utama yang menjadi penopang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Contohnya manufaktur, perdagangan, dan jasa.
Iwan menegaskan, distribusi kredit tidak hanya diarahkan ke korporasi besar, melainkan juga ke usaha kecil dan mikro.
“Tujuan akhirnya supaya bisnis yang melibatkan banyak orang bisa ikut menikmati. Jadi lebih banyak ke UMKM. Kalau hanya ke nasabah besar, dampaknya terbatas,” katanya.
Ia mencontohkan, di sektor perdagangan, debitur bisa berupa pedagang menengah hingga usaha mikro seperti warung tegal (warteg). Dengan begitu, perputaran dana sesuai potensi ekonomi lokal.
3. Alokasi dana Rp55 T dari pemerintah
Iwan juga menyinggung soal penempatan dana pemerintah kepada perbankan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) senilai Rp200 triliun. Dari jumlah itu, Bank Mandiri menerima Rp55 triliun.
Dana segar itu, diakui Iwan, langsung berdampak pada biaya dana (cost of fund/CoF) yang mampu diturunkan hingga 4 persen dengan tenor tiga hingga enam bulan.
“Dengan masuknya dana Rp55 triliun, CoF kami bisa ditekan. Efeknya akan menggeret turun suku bunga dana, sehingga ke depan suku bunga kredit juga bisa turun. Harapannya, perputaran ekonomi bisa lebih cepat,” jelasnya.
Seperti diketahui, Bank Mandiri mendapatkan penempatan dana sebesar Rp55 triliun dari pemerintah untuk memperkuat likuiditas dan menyalurkan kredit ke sektor prioritas untuk mendukung agenda pembangunan nasional dan menciptakan lapangan kerja. Salah satu sasarannya termasuk UMKM.
Dana tersebut berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025.
