Semarang, IDN Times - Ribuan orang Partai Buruh Jawa Tengah akan menggelar kampanye perdana untuk menyemarakan kontestasi Pilpres 2024.
Massa Partai Buruh dari 22 kabupaten/kota akan tumplek-blek untuk menggelar kampanye sekaligus unjuk rasa di depan kantor Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana untuk mendesaknya penentuan UMK kabupaten/kota yang dilakukan setiap kepala daerah.
Ketua Exco Partai Buruh Jateng, Aulia Hakim mengungkapkan kampanye pertama kali akan dipusatkan di Semarang karena bertepatan dengan hari terakhir penentuan patokan UMK masing-masing kabupaten/kota.
Ia mengestimaskan massa partainya yang datangan ke Semarang mencapai 2.000-3.000 orang.
"Jadi Partai Buruh sekalian kampanye perdana tanggal 30 hari ini. Mekanismenya kita menyuarakan aspirasi dengan berkampanye dengan basis massa dan pengurus inti partai. Ada 22 basis KSPI di Jateng yang ikut berkampanye, jika setiap daerah melibatkan 200-300 orang. Maka jumlah massanya nanti mencapai 2.000-3.000,” tutur Aulia, Kamis (30/11/2023).
Aulia bersama jajaran pengurus Partai Buruh telah berkoordinasi untuk mengerahkan kekuatan maksimal saat kampanye di Semarang.
Seluruh massa KSPI se-Jateng akan ditarik ke depan kantor Gubernur Jateng.
Yang datang diperkirakan dari massa KSPI Kabupaten Jepara, Kota Tegal, Kabupaten Kendal, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus.
"Semua massa Partai Buruh dan elemen KSPI sebagai konfederasi partai terbesar akan masuk ke Semarang. Harapannya Pak Pj Gubernur menerima kami. Dan mengakomodir keinginan kami bahwa beliau tidak mengubah rekomendasi UMK masing-masing kabupaten/kota. Kembalilah pada aturan. Jadi itu tinggal ditetapkan," terangnya.
Lebih jauh lagi, ia mengaku masih menaruh harapan besar kepada Nana Sudjana agar mendirikan UMK besar dengan hati nurani. Terlebih lagi ia menilai kebutuhan hidup masyarakat Jateng masih jauh dari kata layak.
"Sebab UMP Jawa Tengah itu terendah se-Indonesia. Sehingga hasil penetapan UMP 2024 sangat mengecewakan. Sebab kenaikannya di bawah pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah yaitu 5,3 persen. Maka ini artinya peningkatan ekonomi Jateng tidak bisa dinikmati para buruh. Padahal buruh diberi hak upah untuk menghidupi anak-anaknya. Maka kepada Pemprov, tolonglah sila kelima Pancasila jangan tanpa makna tapi harus ada keadilan yang sesungguhnya," terangnya.
Tak hanya itu saja, ia juga berusaha memperkuat ideologi kader, massa dan pengurus struktural Partai Buruh se-Jawa Tengah. Untuk mengurus perizinan kampanye, ia telah mengirimkan tembusan ke Bawaslu melalui aplikasi SKDK.
"Kami sudah kirim tembusan SKDK ke Bawaslu Jateng dan kabupaten/kota. Kami menuntut Pj Gubernur menetapkan UMK tidak menggunakan PP 51. Oleh karena itu, kami di hari terakhir penetapan UMK untuk 35 kabupaten/kota akan mendatangi kantor Pj Gubernur untuk mendesak tindakan yang lebih kemanusiaan darinya,” tegasnya.