Perbankan Jateng Stabil, OJK Dorong Konsolidasi dan Literasi Keuangan
- Sektor perbankan di Jawa Tengah stabil dengan aset Rp594,32 triliun, DPK Rp465,44 triliun, dan kredit Rp424,65 triliun.
- Pertumbuhan kredit 1,44%, aset perbankan syariah naik 21,71%, pembiayaan nonbank naik 9,42%, dan peer-to-peer lending melonjak 38,42%.
- Sebanyak 1.106 pengaduan diterima OJK sepanjang tahun 2024, dengan sektor perbankan menjadi yang terbanyak (631 pengaduan).
Semarang, IDN Times – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 3 (KR3) Jawa Tengah melaporkan, sektor perbankan di Jateng menunjukkan kondisi yang stabil dengan tingkat likuiditas yang memadai serta risiko yang terjaga. Data per Desember 2024 menunjukkan pertumbuhan aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan kredit yang disalurkan oleh industri jasa keuangan di wilayah itu.
1. Perbankan syariah tumbuh signifikan
Kepala OJK KR3 Jawa Tengah, Sumarjono mengungkapkan, total aset perbankan di Jawa Tengah per Desember 2024 mencapai Rp594,32 triliun, dengan DPK sebesar Rp465,44 triliun dan kredit yang disalurkan sebesar Rp424,65 triliun.
"Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) neto terjaga di angka 2,47 persen, sementara Loan to Deposit Ratio (LDR) bank umum mencapai 89,61 persen," katanya saat konferensi pers di Semarang, Selasa (25/2/2025).
Sumarjono menambahkan, kredit yang disalurkan oleh perbankan di Jawa Tengah tercatat naik 1,44 persen menjadi Rp38,10 triliun. Sementara itu, perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan kenaikan aset sebesar 21,71 persen menjadi Rp51,49 triliun.
2. Sambut baik wacana BPR jadi bank syariah
Sektor jasa keuangan nonbank ikut mengalami peningkatan. Penyaluran pembiayaan nonbank naik 9,42 persen menjadi Rp33,17 triliun. Sumarjono menyebutkan, penjaminan aset mencapai Rp537 miliar, meningkat 11,32 persen.
Adapun, penyaluran melalui platform peer-to-peer lending melonjak 38,42 persen menjadi Rp6,43 triliun, menandakan meningkatnya adopsi teknologi keuangan di Jawa Tengah.
Industri pegadaian mencatatkan aset sebesar Rp152 miliar, sedangkan pinjaman yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mencapai Rp470 miliar, dengan total aset industri LKM sebesar Rp736 miliar, naik 16,01 persen secara tahunan.
OJK juga menyoroti kebijakan konsolidasi bagi bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) yang memiliki pemegang saham pengendali lebih dari satu entitas. Selain itu, terdapat rencana untuk mengonversi hasil konsolidasi BPR menjadi bank syariah.
"Kami mendorong pemegang saham pengendali untuk melakukan konsolidasi agar industri makin kuat. Ada inisiatif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengubah struktur ini menjadi perbankan berbasis syariah, sehingga lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," tambah Sumarjono.
Dalam hal pemenuhan modal inti minimum, mayoritas bank di Semarang telah memenuhi persyaratan. Namun, beberapa bank syariah masih dalam tahap pemenuhan modal inti yang ditargetkan selesai tahun depan.
3. Pengaduan perbankan terbanyak di Jateng
Lebih lanjut, Sumarjono menyampaikan sepanjang tahun 2024, OJK menerima 1.106 pengaduan dari masyarakat, dengan sektor perbankan menjadi yang terbanyak dilaporkan (631 pengaduan), diikuti oleh sektor pembiayaan (177 pengaduan), asuransi (96 pengaduan), dan lembaga jasa keuangan lainnya (188 pengaduan).
Untuk meningkatkan literasi dan perlindungan konsumen, OJK aktif menggelar Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) pada 18 Februari 2025 yang diikuti oleh 550 pelaku usaha jasa keuangan di Jawa Tengah.
"Gencarkan bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat lebih cerdas dalam mengambil keputusan finansial serta terhindar dari kejahatan finansial," ungkapnya.
Selain itu, OJK juga memperkenalkan Indonesia Anti Scam Center (IASC), sebuah inovasi untuk menangkal penipuan keuangan.
"Melalui pusat ini, masyarakat yang menjadi korban penipuan bisa melaporkan dengan cepat, sehingga rekening penampungan dapat segera diblokir dan dana bisa diselamatkan," pungkasnya.
